Keterbukaan Informasi: Gagap, Alasan Atau Dijadikan Alasan (3)

——

Rendahnya Pemahaman

Tentu tak bisa sembarangan melontarkan tuduhan atau berprasangka, bahwa ketidakhadiran pejabat yang diundang di dalam acara sosialisasi UU No.14 Tahun 2008 adalah faktor kesengajaan atau faktor ketidakpedulian, atau juga sikap mental tidak mau tahu. Namun terkait fenomena ini pernah muncul suatu kasus yang ‘’mengejutkan’’ yang dihadapi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat saat melakukan ajudikasi di Sumatera Utara. Seorang kepala sekolah menengah tingkat atas   dengan tegas mengatakan tidak pernah mengetahui adanya UU No.14 Tahun 2008, walau UU itu sudah tiga tahun diundangkan dan sudah satu tahun efektif diberlakukan. Pernyataan yang tentu saja tidak elok, mengingat Termohon informasi berkedudukan sebagai pejabat publik.

Pertanyaannya, benar-benar tidak tahu? Atau, kenyataan kepala sekolah menengah tersebut sebagai gambaran umum para pejabat di daerah yang tidak begitu peduli dengan peraturan perundangan baru,  walau untuk itu perlu juga disampaikan pemahaman tentang pengertian adanya fiksi di dalam hukum?

Rendahnya pemahaman para pejabat di daerah terhadap UU No.14 Tahun 2008 tentu  belum bisa digebyah-uyah sama dengan lemahnya pemahaman terhadap setiap undang-undang yang baru. Namun khusus terhadap UU KIP, gejala-gejala yang sama dengan di daerah muncul juga di pusat. Paling tidak lemahnya pemahaman terhadap isi dan makna UU KIP, walau mungkin jika disebut UU No.14 Tahun 2008 hampir semua pejabat di pusat tahu dan mengerti.

Gejala itu bisa dilihat dan dirasakan di tahun-tahun awal Komisi Informasi Pusat menangani sengketa informasi publik. Tak sedikit pejabat Badan Publik yang terkaget-kaget,  tidak mengetahui maksud sebenarnya UU KIP yang sasaran akhirnya hanyalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tak sedikit pejabat di pusat yang tidak peduli dengan undangan maupun panggilan dari KI Pusat untuk bermediasi dan berajudikasi. Gejala ini juga bisa diukur dengan sangat rendahnya kesadaran Badan Publik di tingkat pusat tentang kewajiban menunjuk/mengangkat Pejabat Pengeloa Informasi dan Dokumentasi, terutama di tahun-tahun awal UU KIP efektif diberlakukan.

Bahkan yang menyedihkan,  ada eselon I di sebuah Kementerian yang dengan sengaja tidak mau melaksanakan putusan ajudikasi KI Pusat, dan tidak pula melakukan upaya banding atau gugatan sebagaimana diatur UU KIP dan Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2011. Gambaran ini jelas berbeda dengan Mabes Polri yang tidak memberikan informasi yang diminta Pemohon (dalam hal ini Indonesia Corruption Watch) dan tidak juga meneruskan banding terkait informasi tentang rekening sejumlah perwira Polri.

Dalam hal ini, langkah Mabes Polri ini menyangkut sikap, bukan ketidaktahuan. Sedang pejabat eselon I di Kementerian tersebut dengan tegas mengirim surat tembusan ke KI Pusat bahwa pihaknya tidak dapat memberikan informasi sebagaimana diputus KI Pusat. Dan ini jelas-jelas menggambarkan ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman terhadap isi UU KIP.

Kurangnya pemahaman ini juga muncul dalam banyak kasus. Salah satunya adalah pernyataan seorang pejabat di Jakarta  — terkait putusan KI Pusat mengenai sengketa informasi tentang Pertanggunjawaban Dana Bos di 5 SMP Negeri di Jakarta — yang menyatakan pihaknya hanya berbeda pendapat dengan KI Pusat. Si pejabat daerah tadi betul-betul tidak memahami kata ‘’beda pendapat’’ yang diucapkannya. Apakah terhadap lembaga pemutus seperti pengadilan, seorang pejabat tidak mau melaksanakan putusan pengadilan dengan mengatakan pihaknya masih berbeda pendapat?

Komisi Informasi adalah lembaga pemutus yang putusannya setara dengan putusan pengadilan (baca penjelasan Pasal 23 UU KIP). Kalau toh  para pihak tak sependapat dengan putusan Komisi Informasi, dipersilakan banding atau bahkan menggugat sebagaimana diatur Pasal 47, 48 dan 49 dan Perma No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan. Bukankah sikap si pejabat tadi semata karena belum paham betul isi UU KIP?

Pola Sosialisasi Perlu diubah

Ke depan, pola-pola sosialisasi yang dilakukan pemerintah, badan – badan negara lainnya nampaknya memerlukan perubahan. Tak hanya terkait UU No.14 Tahun 2008 yang menjadi contoh kasus betapa sosialisasi yang dilakukan tidak membuahkan feedback yang sesuai dengan yang diharapkan atau sepadan dengan tenaga dan anggaran yang dikeluarkan. Tapi tentu juga berlaku terhadap peraturan pe rundangan lainnya.

Boleh jadi, perlu dilakukan penelitian ulang atau penelitian komprehensif terhadap pola-pola sosialisasi peraturan perundangan yang dilakukan penyelenggara negara selama ini. Apakah memang ada indikasi pola yang tadinya tepat diberlakukan—setelah bertahun-tahun dan setelah mengalami berbagai perubahan keadaan — saat ini sudah tidak tepat atau sudah tidak pas lagi diberlakukan. Atau mungkin juga, pola-pola yang diberlakukan selama ini sudah tidak sesuai dengan target sasaran yang juga sudah berubah.

Kendati demikian, berbekal berbagai indikator yang dapat dipetik dari pengalaman setelah  UU KIP empat tahun di undangkan, tak berlebihan jika dikatakan saatnya juga melakukan sosialisasi melalui pendekatan dari atas ke bawah. Sosialiasi undang-undang adalah menyangkut perintah negara yang wajib dijalankan seluruh warga negara, tak terkecuali apakah dia pegawai atau pejabat tingkat terbawah atau pun pejabat tingkat teratas. Karenanya upaya sosialisasi dari atas ke bawah dan penyebarannya di level menenagah dan bawah harus berbarengan dilakukan.

Untuk mempercepat terbentuknya Komisi Informasi Provinsi yang hingga akhir Desember tahun 2012 baru ada di 19 provinsi, misalnya,  sosialisasi UU KIP perlu dilakukan langsung kepada para gubernur. Untuk ini, forum-forum seperti rapat kerja atau rapat koordinasi seluruh Gubernur Kepala Daerah  dapat dimanfaatkan sebagai forum yang paling strategis dan efektif. Forum seperti ini sekaligus memberi pemahaman kepada para Gubernur Kepala Daerah bahwa pembentukan Komisi Informasi tak cukup hanya sekadar membentuk, semata demi perintah undang-undang. Tapi harus dibarengi dengan penunjukan supporting team  dan anggaran yang memadai sesuai kebutuhan. Karena hingga menjelang berakhirnya tahun 2012 tidak sedikit Komisi Informasi Provinsi yang sangat terkendala dengan ketidakjelasan anggaran serta  supporting team dimaksud alias kesekertariatan.

Langkah yang sama yang dilakukan terhadap para Gubernur Kepala daerah, tentu juga dapat dipikirkan untuk dapat diberikan kepada para Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia. Dalam kaitan pemanfaatan rakor/raker Gubernur maupun rakor/raker Bupati/Walikota, Kemendagri sebagai tuan rumah tentu diharapkan bermurah hati untuk memberi sesi kepada jajaran Kemkominfo atau pun Komisi Informasi untuk disisipkan di antara sesi-sesi penting lainnya.

Sementara untuk pejabat-pejabat tinggi di Kementerian maupun Lembaga Negara lainnya di tingkat pusat, langkah yang sama tentu dapat diupayakan melalui pertemuan-pertemuan setingkat. Dan ini tentu menjadi bahan pemikiran bagi Kantor Presiden atau Kantor Seskab.

Dapat diyakini, apabila memang ada keseriusan dan kesungguhan dari dalam hati, sosialisasi UU No.14 Tahun 2008 melalui pendekatan dari atas bukanlah sesuatu yang sulit. UU KIP ini adalah salah satu  karya terbesar bangsa Indonesia di era reformasi, yang tujuannya semata demi tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran akhir adalah terciptanya kondisi yang transparan, akuntabel dan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat. Tujuan mulia ini tentu patut dipahami oleh seluruh jajaran penyelenggara negara. Hanya dengan memahami tujuan mulia inilah keseriusan dan kesungguhan di dalam hati bisa tercipta.

UU KIP memang sering disalahartikan, dimaksudkan untuk membongkar borok-borok badan publik atau penyelewengan dan penyimpangan pejabat publik. Tujuan UU KIP  justru jauh lebih mulia dari sekadar tujuan untuk memberantas korupsi, karena kondisi transparan yang tercipta tentu merupakan kondisi ideal yang memungkinkan orang tidak berani lagi mencoba-coba untuk melakukan korupsi atau praktik KKN lainnya. Semua jajaran Komisi Informasi, baik yang di pusat maupun di daerah (provinsi/kabupaten/kota) tentu harus sama berpegang kepada motto: Mencegah (korupsi) jauh lebih mulia ketimbang menangkap/ membongkar. — (Bagian akhir  dari 3 tulisan)

Posted on September 6, 2013, in Blog. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: