Transparansi Bukan Sekadar Retorika

MENGEJUTKAN. Laporan investigatif  tahap II yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Proyek Hambalang (Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat) diduga ‘’dimanipulasi’’.   Kalau dugaan ini  benar-benar terjadi, sungguh, sesuatu yang memang pantas disebut mengejutkan,  karena jelas,  di tengah ‘’pengawalan’’ dan gencarnya sorotan rakyat  terhadap kasus ini, masih saja ada upaya-upaya  yang  mencoba mengelabui rakyat, mencoba menutup-nutupi sesuatu dari mata masyarakat luas.

Dugaan ini muncul karena – sebagaimana diungkapkan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW)  Donal Fariz — ada dua versi laporan  yang substansinya berbeda. Satu, laporan resmi yang disampaikan ke DPR  (23 Agustus 2013) yang isinya sama sekali tidak menyinggung adanya 15 anggota Komisi X DPR yang diduga terlibat dalam proses penganggaran proyek tersebut. Besar kerugian negara dalam laporan ini pun disebutkan  Rp463,67 miliar. Sementara laporan ini tak menyertakan jalannya proses penganggaran di DPR.

Satunya lagi, laporan yang dipergunakan untuk kalangan internal BPK sendiri, yang menyebutkan ada 15 anggota DPR diduga terlibat. Kerugian negara disebutkan mencapai Rp471,707 miliar. Laporan ini, kabarnya juga beredar di media massa. Bahkan media sudah melansir initial nama-nama 15 politisi Senayan itu. Menghadapi dua versi laporan ini, masyarakat luas tentu bertanya, mana dari laporan ini yang benar? Lalu, apakah mungkin ada ‘’permainan’’ antara BPK dengan  DPR karena kepentingan politik?

Dalam pandangan kita,  terlepas dari siapa yang melakukannya —  apakah pihak-pihak yang berkepentingan di Senayan atau memang ada permainan di internal BPK sendiri —  kasus ini hanya menunjukkan arti  pentingnya sebuah transparansi. Betapa tanpa transparansi, tanpa adanya keterbukaan, segala sesuatunya hanya akan memunculkan dugaan-dugaan alias  spekulasi. Betapa tanpa adanya informasi yang jelas, yang terang benderang, segala sesuatunya menjadi penuh ketidakpastian.  Tanpa transparansi, justru segala sesuatunya bisa menimbulkan kecurigaan. Tanpa transparansi, tak akan ada akuntabilitas.

Menyangkut  laporan investigasi tahap II BPK atas kasus Hambalang ini, sebenarnya sejak awal sudah diingatkan kalangan LSM yang  berhimpun di dalam  Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK). Hasil audit yang diserahkan  BPK ke Ketua DPR ini dinilai keliru karena DPR adalah lembaga politis yang bisa saja menjadikan laporan tersebut sebagai komoditas pemilu.  Pimpinan BPK dan DPR pun diingatkan, jangan bermain api dengan kasus ini.  Kita garisbawahi apa yang ditegaskan Alamsyah Saragih dari KUAK. Laporan BPK ini rawan dipolitisasi. Begitu pun, karena sudah berada di ruang publik (DPR), maka laporan ini perlu dibuka ke publik.

DPR bersama pemerintah melahirkan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian banyak  pejabat  yang bicara tentang arti tatakelola negara yang baik (good governance), yang pada hakikatnya menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara luas. Tapi seperti kata pepatah: bicara itu gampang, melaksanakannya sulit, dan untuk memahami jauh lebih sulit lagi.

Transparansi dan  akuntabilitas, bukan sekadar bahan retorika, bukan untuk dipidatokan, tapi dilaksanakan secara konsekwen. (ra)

//

Posted on August 29, 2013, in Tajuk. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: