Keterbukaan Informasi: Gagap, Alasan Atau Dijadikan Alasan (2)

Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi. Itulah kata kuncinya. [5]

Bagi Badan Publik, nampaknya ini bukan pekerjaan ringan — walau sebenarnya hal itu sudah harus diantisipasi jauh-jauh hari, sejak UU KIP diundangkan tahun 2008  — dan sangat erat kaitannya dengan penggunaan sarana seperti media elektronika. Kalangan perguruan tinggi sendiri juga sudah mensinyalir  penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berperan penting dalam mewujudkan layanan informasi seperti yang  diamanatkan dalam UU 14/2008. [6]

Dalam kaitan penggunaan TIK ini, menjadi sangat menarik untuk mempertanyakan, apakah tuntutan dan kenyataan dalam pelaksanaan UU KIP  idem ditto dengan tuntutan dan kenyataan dalam  pengimplementasian e-gov di tubuh pemerintahan sebagaimana diamanatkan Inpres No.3 Tahun 2003?

Untuk yang kedua, yaitu keengganan dalam menjalankan perintah UU KIP yang berusaha ditutupi dengan alasan masih kurangnya sosialisasi, tentu ada berbagai alasan yang mendasarinya. Berbagai kemungkinan bisa disebut: soal keberatan mengeluarkan anggaran tambahan, mungkin juga karena tugas PPID yang dirasa akan berat sementara tunjangan khusus tidak ada,  atau soal substansi UU KIP yang berintikan perintah: melakukan transparansi dan menjadikan segala tindakan dan kebijakan Badan Publik akuntabel, serta memberi ruang yang besar bagi munculnya partisipasi masyarakat luas.

Khusus yang terakhir, dalam pengamatan selama dua setengah tahun UU KIP efektif diberlakukan, bicara transparansi dan akuntabilitas, sering di-gebyah-uyah dengan perilaku korupsi. Tidak transparan, dicurigai karena memang ada perbuatan yang sengaja ditutup-tutupi. Perbuatan yang ditutup-tutupi diartikan tidak akuntabel alias tak bisa dipertanggungjawabkan…dan seterusnya dan seterusnya.

Sekonyong-konyong, di tengah mewabahnya penyakit korupsi yang diiringi aksi-aksi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segala sesuatunya yang terkait dengan transparansi tak lepas dari kecurigaan ada korupsi. Pemahaman yang gebyah- uyah ini melahirkan polarisasi yang tajam di lapangan. Antara kelompok masyarakat/ LSM dengan jajaran Badan Publik menjadi saling curiga.  Bukan tidak mungkin kemudian —  bukan untuk menggeneralisir — setiap permohonan informasi yang datang dari masyarakat dianggap Badan Publik sebagai upaya mencari-cari kesalahan, upaya membongkar borok-borok, bahkan upaya mengobok-obok Badan Publik. Tentu, dalam hal ini, tak satu pihak pun yang senang dirinya selalu disorot dan dipelototi.

Kemungkinan lain, ada saja satu dua dari kelompok masyarakat yang dirasa Badan Publik berulah, yang dicurigai meminta informasi dengan  agenda terselubung, yang ujung-ujungnya hanya menimbulkan sikap yang  tidak simpati sama sekali.

Sementara di pihak masyarakat, keengganan Badan Publik memberikan, bahkan meng umumkan informasi sesuai peraturan perundangan, dianggap sebagai kesengajaan untuk menutup-nutupi sesuatu. Selain menunjukkan sikap arogansi Badan Publik yang sengaja tidak memberikan hak masyarakat, juga tentu hal itu karena ada apa-apanya. Bukankah belakangan ini media massa sering mengumbar pemberitaan seputar pemborosan, penyimpangan, bahkan tingkat korupsi yang tinggi di jajaran birokrasi negara?  Berlakulah motto yang diciptakan KPK:  kalau bersih, kenapa risih.

            Persoalan ketersediaaan anggaran, apalagi yang secara khusus, nampaknya tak hanya terkait dengan tuntutan perlunya Badan Publik segera membentuk/ menunjuk PPID serta membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi. Tapi juga menyangkut keberadaan Komisi Informasi di tingkat provinsi, yang menurut Pasal 59 UU KIP harus sudah terbentuk di seluruh wilayah Indonesia paling lambat  2 (dua) tahun sejak UU No.14 /2008 diundangkan.

Kenyataan  menunjukkan, setelah empat tahun UU KIP diundangkan, masih banyak provinsi belum melaksanakan kewajibannya membentuk Komisi Informasi Provinsi. Terkait pembentukan Komisi Informasi di daerah, perlu dicatat bahwa dua daerah tingkat II yaitu Kabupaten Bangkalan, Madura di  Jawa Timur dan Kota Cirebon di Jawa Barat, juga sudah membentuk Komisi Informasi walau UU KIP tidak mewajibkan daerah tingkat II memiliki Komisi Informasi. Di dua provinsi itu, Jawa Timur dan Jawa Barat, pemerintahnya sudah lebih dulu membentuk Komisi Informasi tingkat provinsi.

Data di KI Pusat menunjukkan, sampai Desember 2012  sudah 19 Provinsi yang sudah membentuk dan melantik KI Provinsi. Sementara dari 19 yang sudah terbentuk, masih ada yang belum ‘’operasional’’ atau  masih ’’setengah-setengah’’ karena terbentur kendala penganggaran, termasuk  kendala penempatan SDM yang memadai di sekertariat KI Provinsi.

Soal Anggaran atau Anggaran Dipersoalkan

Di pihak lain, sampai Desember 2012, masih sekitar 13 provinsi yang belum membentuk komisi informasi. Satu provinsi, yaitu Riau, sudah membentuk tinggal menunggu pelantikan.

Pasal 29  (ayat 6)  UU KIP menetapkan: anggaran KI Pusat dibebankan pada APBN, anggaran KI Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi dan anggaran KI Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dalam  penjajagan-penjajagan yang dilakukan KI Provinsi di berbagai daerah,  penyediaan anggaran dari APBD ini termasuk salah satu hal yang dijadikan sebagai alasan tidak segera dibentuknya KI Provinsi.

Bahkan ketentuan UU KIP yang membebankan anggaran KI Provinsi ke APBD Provinsi pun masih dikeluhkan sementara KI Provinsi yang sudah terbentuk. Dari beberapa KI Provinsi ada desakan agar ke depan – entah kapan, harus lebih dulu dengan mengubah/revisi UU KIP – pembiayaan seluruh Komisi Informasi dibebankan kepada APBN. Salah satu argumen yang sempat penulis catat adalah: ’’Masa urusan penegakan HAM dibebankan ke APBD?’’

Argumen lain adalah; ‘’Misi UU KIP jelas untuk mengawasi kinerja pemerintah, pemerintah daerah mana yang bersedia membiaya pihak yang selalu mengawasi kinerjanya?’’

Itulah argumen-argumen yang sempat tercatat. Bukan tidak mungkin banyak argumen lainnya. Tapi hanya sekadar menunjukkan logika si pengusul, betapa hak memperoleh informasi memang merupakan hak asasi manusia, dan betapa pekerjaan Komisi Informasi termasuk juga mengawasi kinerja Badan-Badan Publik terkait transparansi yang dilakukan.          Terlepas dari alasan anggaran atau ada alasan lain, yang pasti, tertundanya pembentukan Komisi Informasi di banyak  provinsi harus  disayangkan, terutama jika dilihat dari kepentingan implementasi UU No.14 Tahun 2008.  Implementasi undang-undang  ini tentu tak akan bisa diharapkan efektif apabila sebelumnya tidak dilakukan sosialisasi yang intens di tengah-tengah masyarakat.

Memang, seperti sudah disinggung di bagian depan, Kementerian Kominfo  dengan menggandeng Komisioner KI Pusat secara terarah dan massif melakukan kegiatan sosialisasi ke seluruh provinsi. Selain  melalui forum tatap muka dengan para pejabat Badan Publik di daerah, juga dengan menggunakan media massa seperti radio siaran dan televisi di hampir setiap daerah yang dikunjungi. Kendati demikian, luasnya negeri ini tentu tak sebanding dengan tenaga dan kemampuan yang tersedia di Kemkominfo yang bagaimana pun tentu memiliki banyak tugas lain selain urusan transparansi ansih.

Dalam kaitan inilah diharapkan keberadaan Komisi Informasi di daerah, terutama di tingkat provinsi, dapat lebih memperluas upaya-upaya sosialisasi UU KIP di tengah-tengah masyarakat, terutama di Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai ke daerah  tingkat II. Bahkan ke pelosok-pelosok di wilayah kecamatan.

UU No.14 Tahun 2008  memang tidak secara eksplisit membebankan tugas sosialisasi UU KIP kepada Komisi Informasi. Tapi keberadaan  Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini  sebagaimana diatur Pasal 23 UU KIP,  cukup relevan dijadikan sebagai dasar hukum bahwa Komisi Informasi juga bertugas melakukan sosialisasi undang-undang  ini. Sebab, tugas menjalankan sebuah Undang-Undang tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari tugas mensosialisasikannya.

Yang menjadi titik krusial dalam melihat pentingnya sosialisasi Undang-Undang ini adalah masih banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama di tingkat II, yang belum memahami isi dan tujuan UU KIP. Sementara di sisi lain, sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap berbagai masalah kehidupan bernegara dewasa ini dapat dikatakan hampir merata di seluruh wilayah tanah air, dengan pengecualian beberapa daerah yang memang masuk dalam kategori masih tertinggal.

Pemahaman warga Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya terhadap isi dan tujuan UU KIP, sama dengan pemahaman warga di Tanjung Balai, Siantar, atau Sibolga di Sumut, misalnya. Sama juga dengan  pemahaman warga di Pare-pare, Sulsel dan di Polewali Mandar, Sulbar. Atau pemahaman warga di Ternate Maluku Utara, dan seterusnya.

Yang tak bisa dilupakan adalah kebiasaan-kebiasaan (untuk tidak mengatakan kultur) di birokrasi kita.  Berdasar pengalaman selama hampir tiga tahun ikut mensosialisasikan UU KIP dan peraturan turunannya ke berbagai pelosok nusantara bersama-sama dengan jajaran Kemkominfo, terlihat sekali kebiasaan kurang baik yang ada di jajaran Badan-badan Publik terutama Badan Publik negara. Pejabat setingkat kepala atau sekertaris SKPD/Satker yang diundang, sering tidak hadir dan hanya mewakilkan ke pegawai  tingkat bawah. Kalau pun ada kepala atau setingkat sekertaris yang hadir, persentasenya  sangat kecil. Persoalan yang kemudian bisa ditebak, si pegawai tingkat bawah yang hadir belum tentu diwajibkan membuat laporan. Kalau pun diwajibkan, belum tentu akan membuatnya. Dan kalau pun membuat laporan, belum tentu sesuai dengan fokus yang disampaikan para nara sumber dan dibahas di forum pertemuan.  (bagian kedua dari 3 tulisan  )


[5] Pasal 7 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008: untuk melaksanakan kewajiban …Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

[6] Waluyo Prasetyo, Strategi Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Untuk e-Gov, 12 Januari 2012. Tulisan yang diangkat dari  seminar dengan tema yang sama, diselenggarakan Program Chief Information Officer (CIO) Magister Teknologi Informasi, UGM bekerjasama dengan Kementerian Kominfo  di Yogyakarta, 29 September 2011.

//

Posted on August 29, 2013, in Blog. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: