Keterbukaan Informasi: Gagap, Alasan atau Dijadikan Alasan (1)

DALAM banyak kesempatan ketika mensosialisasikan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  alias UU KIP yang dikemas melalui berbagai acara, seperti  Bimtek, FGD, atau diskusi publik, sering muncul pertanyaan dari peserta:  ’’Dari penjelasan yang Bapak berikan…undang-undang ini sebenarnya sangat baik. Tujuannya jelas walau tidak mudah untuk dilaksanakan. Tapi yang pasti, saya baru kali ini mendengar adanya Undang-Undang No.14 Tahun 2008, baru  kali ini tahu ada undang-undang yang memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa  tahu apa saja tentang Badan Publik, dari tahunnya yang 2008.. .kenapa baru sekarang disosialisasikan?’’

Pertanyaan — yang sesungguhnya merupakan pernyataan — seperti ini, biasanya muncul dalam sesi tanya jawab pada forum-forum yang digelar di daerah, di ibu kota salah satu provinsi. Pesertanya, kendati yang diundang adalah Kepala atau Sekertaris SKPD/Satker, tapi yang sering hadir adalah pegawai-pegawai di bawah itu.  Yang selalu menjadi pertanyaan adalah, apakah jika sebelumnya ada instansi lain yang juga memperkenalkan dan menyosialisasikan UU No.14 Tahun 2008, atau lebih tepatnya, apakah jika ada acara sosialisasi UU KIP sebelum ini pegawai yang diutus SKPD/Satker yang hadir orangnya itu- itu juga atau sengaja disuruh yang lain dengan alasan untuk bergantian? Kelihatannya seperti itu.

Sejak awal Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) terbentuk, medio Juli 2009, pihak Kementerian Kominfo selalu menyertakan Komisioner menyosialisasikan UU KIP. Memasuki tahun kedua  nyaris hampir seluruh wilayah provinsi sudah terisi.  Yang belum tuntas barangkali sampai ke daerah tingkat II alias kabupaten/ kota. Kendati demikian, seperti sudah disingung pada tulisan di bagian depan, secara nasional tingkat kepatuhan Badan Publik negara terhadap perintah UU KIP masih rendah walau sudah memasuki tahun kedua UU KIP efektif diberlakukan, yaitu sejak 30 April 2010. Salah satu indikasinya adalah masih banyaknya Badan Publik yang belum menunjuk/ membentuk PPID.

Menghadapi kenyataan ini, pada suatu kesempatan di penghujung Mei 2011 atau genap satu tahun UU KIP efektif diberlakukan, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Freddy H.Tulung setengah berkelakar, mengingatkan, ‘’Tugas Komisi Informasi sebenarnya tidak hanya menyelesaikan sengketa informasi…dst’’

Seketika penulis menangkap arah  pembicaraan Freddy. Pejabat  yang dipundaknya paling banyak ditaruh beban untuk memasyarakatkan UU KIP ini — dalam penglihatan penulis – seperti kelelahan. Tanpa harus menunggu beliau memperpanjang kalimatnya, penulis berujar, ’’Ya… tugas-tugas sosialisasi UU KIP pun  sering kita lakukan. Secara tidak langsung, di sela-sela tugas Komisioner menjalankan tugas penyelesaian sengketa informasi. Secara langsung, melalui acara-acara yang khusus kita adakan… (seolah menjawab pernyataan peserta diskusi di awal tulisan ini,  dan menjawab kenyataan masih banyaknya Badan Publik yang belum menunjuk PPID).’’

 Gagap dan Merasa Berat

Sebenarnyalah, bukan sosialisasi yang kurang dilakukan. Terkait kenyataan masih rendahnya respon Badan Publik terhadap perintah UU No.14 tahun 2008, para pejabat terutama di daerah, sering menjadikan kurangnya sosialisasi sebagai alasan menutupi keadaan sebenarnya.

Pertama, boleh jadi, karena kebiasaan kurang baik di kalangan birokrasi daerah yang sering tidak siap mengantisipasi tuntutan atau perkembangan. Terutama terkait dengan tuntutan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.  Kedua,  boleh juga karena keengganan dalam menjalankan perintah UU KIP yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berbagai persyaratan yang oleh sementara pejabat dianggap cukup berat. Kedua keadaan ini dapat saja dirumuskan ke dalam satu sebutan, yaitu gagap. Gagap dalam mengantisipasi tuntutan perkembangan. Gagap dalam bersikap menghadapi perintah UU KIP.

Untuk yang pertama,  aparat di daerah dalam penerapan sistem informasi yang baik  sebagaimana disyaratkan UU KIP maupun dalam hal penggunaan  teknologi informasi dan komunikasi masih sangat lemah. Kelemahan ini  bahkan dapat dipantau dari jauh, dengan melihat website atau situs milik setiap badan publik di daerah.  Harus dipahami, sejak UU No.14/ 2008 efektif diberlakukan memang bukan lantas semua Badan Publik seketika  harus menyiapkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sedemikian rupa, atau memodernisir seluruh perangkat teknologi informasinya. Tidak. Karena semua kewajiban itu sebenarnya berjenjang, dalam arti semakin besar organisasinya, akan semakin rumit penyediaan informasinya. Sebaliknya juga demikian.

Tapi untuk mencapai salah satu tujuan UU KIP, yaitu: meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas (Pasal 3 huruf g),  tidaklah mungkin Badan Publik dapat melakukannya tanpa menyiapkan sistem informasi yang ditunjang perangkat teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari bentuk yang paling sederhana sekali pun, lalu m Namun dalam Namun dalam hal penggunaan teknologi informasi ini nampaknya Badan Publik terutama di daerah masih nampak serba gagap. Paling tidak tenaga handal untuk bisa utak-atik teknologi informasi itu masih sangat langka.

Di pihak lain, kelemahan birokrasi di daerah — bahkan birokrasi Indonesia secara umumnya,  adalah – belum adanya kebiasaan untuk mendokumentasikan segala kegiatan yang terjadi. Kondisi ini hanya sekadar mengingatkan ketika jajaran birokrasi pemerintahan sejak hampir satu dekade lalu  disibukkan dengan isu penerapan e-government melalui Inpres No.3  Tahun 2003,  di mana salah satu hambatannya adalah kultur mendokumentasikan berbagai aktivitas di kalangan birokrasi itu yang belum lazim dilakukan, serta langkanya SDM yang handal.[1]

Kelanjutan dari Inpres No.3 Tahun 2003 ini kini belum banyak diketahui sudah sejauh mana. Yang pasti, sebuah pengukuran yang dilakukan Waseda University  Jepang Tahun 2011 menunjukkan posisi Indonesia yang berada di urutan ke 36 dari 50 negara. Masih di bawah Thailand, Malaysia, Filipina dan hanya berada di atas Vietnam dan Brunei Darussalam.Sementara negara terbaik adalah Singapura, diikuti AS, Swedia, Korea, Finlandia dan Jepang.[2]

Harus diakui, bagi Badan Publik yang memang tidak mempersiapkan diri – termasuk tidak menyiapkan sumber daya manusianya —  mengimplementasikan UU KIP secara benar dan menyeluruh sebagaimana dicita-citakan pembuat undang-undang  bukanlah pekerjaan mudah.  Apalagi dalam hal penyediaan informasi —  di mana  sejak UU KIP efektif diberlakukan tanggal 30 April 2010 – semua Badan Publik harus sudah setiap hari mengumpulkan informasi tentang berbagai aktivitas/kinerja, kebijakan, keputusan badan publik… dlsb  untuk kemudian dipilah, disimpan, disediakan setiap saat,  dan diumumkan.

Keharusan mengumpul, memilah, menyimpan, menyediakan dan mengumumkan informasi ini,  tentu juga harus mengikuti syarat-syarat atau tata cara yang ditetapkan melalui Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sebagaimana ditetapkan melalui Pasal 8 UU KIP.[3]

Di depan para pegawai/ pejabat  Badan Publik, melalui berbagai forum, penulis sering berkelakar, bahwa keadaan Badan Publik saat ini, sekian tahun sejak UU KIP efektif diberlakukan, sama seperti seorang mahasiswa  di tempatnya kostnya di zaman dulu saat belum ada cuci kiloan seperti sekarang ini. Ketika hari Minggu tiba, si mahasiswa bukannya mencuci pakaian kotor  bekas yang dia kenakan satu dua hari sebelumnya, tapi malah pergi jalan-jalan. Keesokan harinya, Senin, pakaian tidak juga dicuci. Selasa, pakaian kotor terus numpuk dan membuat si mahasiswa semakin berat dan malas mencucinya.

Apabila tidak memaksakan diri pada hari Rabu atau Kamis, niscaya pakaian yang numpuk akan semakin menumpuk, dan kemauan untuk mencuci pun semakin tidak ada. Inilah gambaran  atau pengibaratan yang penulis berikan terkait keadaan sebagian besar Badan Publik dewasa ini yang tidak juga siap-siapnya menjalankan perintah UU KIP.

Sekian lama berlalu, bahkan setelah  lebih dari dua setengah tahun UU KIP efektif diberlakukan, kesiapan Badan Publik untuk menyediakan layanan informasi yang memadai nampaknya belum seperti yang diharapkan. Banyak Badan Publik  yang nampak masih serba gagap. Indikasinya antara lain dapat dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan KI Pusat, September 2012. [4]

Selain itu, data per September 2012 di Komisi Informasi Pusat  menunjukkan mayoritas (sekitar 70 persen)  sengketa informasi yang masuk rata-rata karena faktor pelayanan, apakah karena informasi tidak diumumkan secara berkala, permintaan informasi tak langsung mendapat jawaban, pemberian informasi seadanya alias tidak sesuai dengan permintaan pemohon, atau pemberian informasinya melewati jangka waktu yang disediakan atau terlalu lama.


[1] Inpres No.23 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, yang salah satu mukaddimahnya berbunyi: bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Baca juga tanggapan dari Eva Utami terkait kendala penerapan e-gov di jajaran pemerintahah, 28 Mei 2011, Nono  Sun – Website Pembelajaran, dikutip  21 Oktober 2012.

[2] Kompas.com, 6 Oktober 2011.

[3] Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara kegiatan pengarsipan sebagaimana diatur UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan  bukanlah persoalan yang mudah.

[4] Monev dilakukan KI Pusat, September 2012,  terhadap 98 Badan Publik tingkat pusat (kementerian/ lembaga) dab 33 provinsi. Kriteria informasi yang wajib diumumkan berkala dibagi  ke dalam 4 jenis, dengan skor tertinggi adalah 25 (menunjukkan capaian 100 %). Hasilnya, khusus di kementerian/ lembaga negara, average masing-masing adalah 17,91 (71,64 %) untuk informasi mengenai Badan Publik;  6,63 (26,52 %) untuk informasi mengenai kinerja/aktivitas Badan Publik;  3,60 (14, 40 %)  untuk informasi mengenai laporan keuangan dan 11,99  (47,96 %) untuk informasi yang wajib diumumkan berdasarkan  undang-undang lain. (Bagian pertama dari 3 tulisan)

Posted on August 12, 2013, in Blog. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: