Keterbukaan Informasi: Harus Berputar 180 Derajat (2)

Bukan Membalik Telapak Tangan

Secara umum, hingga memasuki tahun ketiga UU No.14 Tahun 2008 efektif diberlakukan, nampak sekali  Badan-Badan Publik masih asing dengan perintah untuk melakukan uji konsekwensi ini. Dalam praktik ketika berajudikasi, banyak Badan Publik yang dengan tegas-tegas menyatakan sebuah informasi atau beberapa informasi publik yang dimintakan pemohon dikecualikan alias dirahasiakan. Tapi ketika ditanya dan ditelusuri lebih jauh, Badan Publik tersebut  sama sekali belum melakukan uji konsekwensi sebagaimana diharuskan Pasal 19 UU KIP. Kalau pun ada, terlihat masih gamang, bahkan tidak nyambung dengan Pasal 17 UU KIP yang mengatur tentang alasan-alasan pengecualian informasi.

Apalagi bila pengecualian yang disebutkan dirujuk lagi ke pasal berikutnya, yaitu Pasal 18 UU KIP yang untuk sebagiannya disebut juga sebagai ’’pasal pengecualian atas pengecualian.’’

Dapat dikatakan, alasan maupun tujuan pengecualian informasi yang dilakukan Badan Publik, kemungkinannya lebih banyak karena tuntutan ’’rasa aman’’ bagi si pejabat bersangkutan. Aman dari kemungkinan berbuat salah, aman dari kemungkinan disalahkan, aman dari kemungkinan  mendapat teguran atau menjadi sasaran amarah dari atasan, tak perduli, apakah informasi yang dikecualikan itu hanya berupa informasi biasa-biasa saja, yang tak memiliki konsekwensi apa-apa  apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon. Tuntutan rasa aman ini barangkali dapat   dikatakan sudah membudaya di kalangan pejabat Badan Publik, yang pada gilirannya ikut andil dalam membangun budaya ketertutupan di era masa lalu.

Di tahun-tahun awal kehadirannya – bahkan diperkirakan sampai dua periode kepengurusan ke depan —  tugas Komisi Informasi yang tak dapat dikatakan  ringan adalah menghadapi kultur ketertutupan Badan-Badan Publik, terutama Badan Publik Negara. Dalam berbagai diskusi maupun acara sosialisasi UU KIP dengan Badan-Badan Publik, hal ini sering disinggung. Yakni kultur ketertutupan sebagai warisan dari era masa lalu. Kultur itu tumbuh dan berkembang  jauh sebelum Indonesia memasuki era transisi reformasi, di mana para pejabat atau pun birokrat negara merasa sebagai ’’penguasa’’ dan karena itu, segala sesuatu yang ada di lembaga-lembaga negara dipersepsi sebagai sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya (bandingkan dengan pendapat Miftah Thoha yang   menyebut birokrasi pemerintah seringkali diartikan sebagai ‘’officialdom’’ atau Kerajaan Pejabat).[1]   Termasuk dalam hal ini adalah segala informasi yang berada di bawah pengelolaan sebuah instansi negara yang dalam konteks UU KIP disebut sebagai Badan Publik.

Informasi apa pun yang ada di instansi atau Badan Publik itu, adalah berada di bawah kekuasaan pimpinan Badan Publik tersebut. Untuk mendapatkannya, atau untuk tahu informasi itu, harus lebih dulu melalui izin. Soal perizinan ini pun tidak mudah. Sesuai sifat-sifat birokrasi itu sendiri, masalah perizinan ini pun berkembang mulai dari meja (biro) paling bawah sampai berjenjang  hingga berujung ke tingkat meja paling atas. Itu pun, izin yang dimohonkan belum tentu akan didapat atau diperoleh. Sering dalam praktiknya, sebuah informasi yang tidak boleh diketahui masyarakat umum – biasanya ini melalui praktik kewartawanan ketika pekerja pers mencari berita —  tidak disertai alasan yang logis. Kalau pun ada peraturan perundangan yang mendasarinya, sering ditafsirkan terlalu jauh.

Kultur ketertutupan yang memandang semua informasi berada di bawah kekuasan pimpinan Badan Publik  ini, hingga kini masih terasa.  Tak heran jika kemudian, setelah memasuki tahun ketiga UU KIP efektif diberlakukan, masih banyak Badan Publik yang menyatakan sebuah informasi yang berada  di bawah kekuasaannya dikecualikan alias tidak boleh diberikan tanpa merasa perlu harus melakukan uji konsekwensi lebih dulu. Ketika ditanya alasan pengecualiannya, tak sedikit Badan Publik menyebutkan atau menunjuk aturan dari pimpinannya. Kalau pun ditagih, ayat mana di Pasal 17 UU KIP yang dirujuk, paling banter Badan Publik menyebut, pokoknya informasi  itu menyangkut memorandum atau surat-menyurat intra Badan Publik.

Kultur ketertutupan ini  sangat bertolak belakang dengan perintah UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini jelas mewakili semangat zaman, di mana di era transisi reformasi yang bergulir sejak 1998  kenyataan seperti itu harus diubah, bahkan dibalik sampai seratus delapan puluh derajat.

Adagium yang menyebutkan: semua informasi harus ditutupi, kecuali yang diizinkan, harus diubah menjadi: semua informasi harus dibuka kecuali yang dikecualikan (dirahasiakan).  Itu pun sifat dari informasi yang dirahasiakan itu  — selain informasi pribadi atau privat — tidak ada yang permanen. Semua informasi yang dikecualikan harus jelas masa retensinya.

Tetapi, tentu harus dapat dipahami, mengubah sesuatu itu — bahkan memutar atau membaliknya sampai seratus delapan puluh derajat —  tidaklah mudah.  Mengubah sikap atau mentalitas aparat  negara yang tadinya mempersepsi dirinya sebagai ’’penguasa’’ menjadi ’’pelayan’’ bukanlah persoalan sim salabim seperti membalik telapak tangan. Perlu kerja ekstra keras dan kesabaran dengan jalan memberikan bimbingan.

 Sikap Bijak dan Kesinambungan

Karenanya, kondisi di mana para aparatur negara masih terbawa-bawa kultur lama — kultur ketertutupan —  hingga memasuki tahun ketiga UU KIP efektif diberlakukan, masih dapat dimengerti. Bukan dalam arti memahami, lalu menoleransi  ketertutupan itu. Tapi dalam arti, dapat dimengerti mengapa kultur ketertutupan itu masih belum banyak berubah.         Satu-satunya rumusan yang tepat untuk menjawab kondisi ini adalah: harus dihadapi dengan bijak. Yaitu dengan mengajak Badan Publik bersama-sama mempraktikkan keterbukaan. [2]

Kasus Gito melawan kementerian tempatnya bekerja toh dapat dijadikan sebagai contoh yang baik, di mana setelah melalui beberapa kali sidang ajudikasi non litigasi, setelah mendapat pelajaran-pelajaran berharga tentang arti keterbukaan informasi melalui beberapa kali sidang ajudikasi, akhirnya Termohon bersedia memberikan sebagian besar informasi publik yang dimintakan Pemohon.

Kementerian tempat Gito bekerja dapat ditunjuk – paling tidak melalui kasus ini – sebagai contoh terbaik lembaga tinggi negara yang bersedia membuka diri, mendengarkan, dan menunjukkan sikap yang care terhadap maksud dan tujuan UU No.14 Tahun 2008. Hal ini perlu digarisbawahi karena dalam menjalankan tugas-tugas menyelesaikan sengketa informasi publik selama hampir tiga tahun belakangan ini, Komisi Informasi Pusat, terutama di tahun-tahun awal melaksanakan tugasnya, tak jarang menghadapi  perilaku sebaliknya dari kementerian atau pejabat yang diutus kementerian itu.

Tak jarang Komisioner Komisi Informasi baik selaku mediator maupun ajudikator dihadapkan dengan nada protes tanpa mau mendengarkan argumen berupa aturan beracara di Komisi Informasi yang disampaikan staf Komisi Informasi. Banyak pejabat yang diutus sebuah kementerian untuk menghadiri undangan mediasi atau panggilan ajudikasi tiba-tiba saja minta waktu pertemuan diubah atau ditunda.  Bahkan pernah ada seorang pejabat setingkat eselon II yang marah-marah, kemudian walk out dari sidang ajudikasi hanya karena tidak senang dengan cara-cara Pemohon dan tak setuju tindakan Majelis Komisioner yang menyidangkan perkaranya.

Pada sesi-sesi akhir ajudikasi antara Gito dengan kementerian tempatnya bekerja, dari tiga point informasi yang diminta, Termohon dengan tegas menyatakan kesediaannya memberikan point pertama informasi yang dimintakan Pemohon, yaitu yang berkaitan dengan hasil penilaian terhadap diri si Pemohon sendiri.

Point kedua informasi yang diminta Pemohon – setelah mendapat arahan dari Majelis Komisioner — sebagiannya akan diberikan Termohon asal sebagian lainnya dihitamkan atau ditutup karena menyangkut informasi milik pribadi lain.Ada pun point ketiga informasi yang dimintakan, tetap dikecualikan alias tidak bisa diberikan dengan alasan-alasan tertentu. Terhadap hal ini (informasi yang tak bisa diberikan dengan alasan tertentu) ternyata tak lagi dipermasalahkan Pemohon, dengan catatan si Pemohon sendiri merasa tujuannya sudah tercapai apabila  Termohon memang bersedia memberikan informasi point pertama dan sebagian informasi di point ke dua. Dengan demikian si Pemohon merasa tidak perlu lagi ngotot untuk mendapatkan informasi sebagaimana terkandung di point tiga tersebut.

Terkait pengecualian informasi, ke depan, tugas berat  para Komisoner Komisi Informasi, nampaknya harus lebih diarahkan kepada pelatihan-pelatihan Badan Publik, bagaimana metode atau cara-cara melakukan uji konsekwensi. Pelatihan atau pembekalan ini di tahun-tahun awal Komisi Informasi berdiri memang masih sangat kurang. Selain karena para Komisionernya juga masih baru-baru dan masih sama-sama belajar, juga karena perlunya penyamaan persepsi di antara sesama Komisioner yang biasanya hal itu diperoleh melalui diskusi-diksusi bersama.

Dalam kaitan ini, tentu menjadi catatan yang sangat penting untuk diperhatikan para stake holders, bahwa kelanjutan visi dan misi Komisi Informasi dalam menjalankan tugas-tugasnya selama ini perlu dijaga kesinambungannya.

Mendorong Partisipasi Masyarakat

Banyak catatan atau banyak hal yang bisa ditarik dari sengketa informasi publik yang melibatkan seorang pegawai negeri sipil, Gito Purnomo, dengan Kementerian tempatnya bekerja ini. Di satu sisi, yang menggembirakan, mulai munculnya kesadaran bagi para individu warga masyarakat tentang hak-haknya atas informasi. Kendati secara kuantitas, jumlahnya masih sangat rendah,[3]  tapi secara kualitas dapat dikatakan, anggota masyarakat sudah berani mempertanyakan sebuah kebijakan Badan Publik terkait kepentingan dirinya sendiri. Kenyataan ini sangat berbeda dengan era sebelumnya, di mana hampir-hampir tak pernah kedengaran ada seorang pegawai berani mempertanyakan (menggugat) kebijakan pimpinan tertinggi di instansi tempatnya bekerja. Kesadaran individu untuk meminta informasi publik ini adalah bentuk lain dari partisipasi masyarakat yang perlu didorong.

Contoh  lain adalah kasus  17 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang menggugat Pemkot Medan, karena merasa diperlakukan tidak benar. Mereka yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS Kota Medan itu melalui Lembaga Bantuan Hukum Medan mengajukan permohonan sengketa informasi. Mereka mempertanyakan hasil seleksi akhir, yang menurut mereka terjadi keganjilan, di mana sebelumnya nama-nama mereka secara jelas tercantum di dalam jajaran CPNS yang dinyatakan lulus dan diumumkan melalui website Pemko Medan, namun pada pengumuman terakhir melalui media massa, nama-nama mereka hilang.

Terlepas dari kenyataan bahwa putusan ajudikasi Komisi Informasi yang memenangkan para Pemohon tidak dipatuhi, yang menjadi catatan penting dalam kasus ini adalah kesadaran yang dimiliki para individu calon PNS tadi untuk mendapatkan informasi.

Jauh sebelumnya, seorang dokter di Surabaya juga sempat mempertanyakan alasan dirinya dipensiunkan oleh instansi tempatnya bekerja. Sementara di Jakarta, beberapa orangtua siswa sudah berani meminta informasi kepada sekolah tempat anaknya menimba ilmu tanpa harus takut bahwa akibat sikap dan tindakan mereka itu bisa saja kelak anaknya akan mendapatkan intimidasi atau menjadi korban bullying dari pihak sekolah.

Di bilangan Jakarta Barat, di salah satu kelurahan, ada sekelompok ibu-ibu rumah tangga yang rela membagi waktunya datang berkali-kali ke kantor Komisi Informasi Pusat untuk bermediasi,  semata demi memperoleh informasi tentang studi atau analisis Amdal yang diberikan instansi terkait berkenaan dengan pembangunan sebuah tower televisi di sekitar kediaman mereka. Bagi ibu-ibu ini, pembangunan tower tersebut tidak mendapatkan izin dari warga, karena itu mereka meminta informasi tentang analisis mengenai dampak lingkungan proyek itu.

Yang paling menarik dan paling anyar adalah permintaan informasi dari seorang calon mahasiswa yang mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Amhar Azet, meminta informasi nilai hasil SNMPTN, karena dirinya tidak diterima di UGM. Ia merasa tidak puas, karena ia tak tahu kenapa dirinya sampai tidak diterima. Amhar kemudian meminta informasi ke Panitia SNMPTN yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang hasil ujiannya untuk mengetahui berapa nilainya yang menyebabkan dia tidak lolos.

Karena belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan pengalaman baru, semula pihak panitia SNMPTN keberatan memenuhi permintaan si calon mahasiswa ini. Tapi setelah mediasi di Komisi Informasi Pusat, Kemendikbud memberikan rincian nilai calon mahasiswa tersebut dan ranking kelulusan.

Contoh-contoh kasus yang diuraikan di atas, sebenarnya merupakan jawaban atas kecurigaan atau keluhan yang dilontarkan sebagian pihak yang menyebut-nyebut – atau mungkin mengkhawatirkan – bahwa pada akhirnya UU No.14 Tahun 2008 hanya akan menjadi alat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk  ‘’mengganggu’’ kinerja Badan Publik.

Contoh-contoh kasus terkait pemohon/ pengguna informasi langsung yang diuraikan di atas  hanya sebagian dari gambaran betapa tujuan lebih jauh dari UU KIP adalah juga mendorong partisipasi masyarakat. Dan gambaran itu sudah mulai nampak. Perlahan tapi pasti, ke depan akan semakin terbukti kelak bahwa UU KIP tak melulu menempatkan Badan Publik berhadap-hadapan vis a vis dengan  LSM.

Respon yang Menyedihkan

Itu yang menggembirakan. Catatan kurang menggembirakan adalah, hingga tahun ketiga UU No.14 Tahun 2008 efektif diberlakukan  masih banyak Badan Publik yang tidak begitu antusias menjalankan kewajibannya sebagaimana diamanatkan UU KIP. Secara umum, kewajiban Badan Publik untuk mengumumkan jenis-jenis informasi publik yang menurut ketentuan perundangan harus sudah diumumkan, tak terlaksana.[4]

Dari data-data permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk ke kantor KI Pusat menunjukkan, jangankan mengumumkan informasi publik yang dikuasainya, bahkan banyak Badan Publik yang cenderung tidak memberikan informasi yang diminta pemohon/ pengguna sebelum melalui proses mediasi atau ajudikasi di Komisi Informasi. [5]

Kenyataan ini tak urung memunculkan tuduhan dari sementara kalangan pemohon informasi, bahwa Badan-Badan Publik cenderung menjadikan ajang mediasi sebagai tempat ’’berlindung’’ dari  keharusan Badan Publik mengumumkan dan memberikan informasi yang dibutuhkan publik. Pokoknya, tolak saja dulu, biar diselesaikan melalui mediasi, atau bahkan ajudikasi.

Tuduhan ini sebenarnya  sebagiannya mengandung kebenaran, karena memang masih banyak Badan Publik yang gagap dan sedang belajar mempraktikkan keterbukaan informasi. Namun sebagiannya juga bisa dibantah melalui data yang ada. Paling tidak tuduhan itu tak berlaku bagi semua Badan Publik, walau menurut data yang terpantau KI Pusat, hanya sejumlah kecil Badan Publik yang sebenarnya sudah mengumumkan dan banyak memberikan informasi kepada masyarakat. [6]

Secara nasional, respon Badan-Badan Publik negara terhadap perintah UU KIP dan peraturan pelaksanaannya serta  peraturan teknis yang dibuat Komisi Informasi, juga terlihat menyedihkan. Terutama apabila diukur dari kewajiban Badan Publik menunjuk/ mengangkat PPID yang menurut Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 per Agustus 2011 semua Badan Publik sudah menunjuk PPID di lingkungannya.

Respon yang menyedihkan ini juga dapat disimak dari indikator-indikator sebagai berikut; Kendati per akhir Desember 2012 praktis semua kementerian sudah membentuk/ menunjuk PPID di lingkungannya, namun sampai enam  bulan sebelumnya (April 2012)  tidak kurang 10 kementerian belum juga menunjuk/mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Ini menunjukkan betapa para pejabat di tingkat pusat tidak menempatkan tuntutan UU KIP sebagai prioritas. Sementara secara nasional, dari semua Badan Publik pemerintah, baru sekitar 18 persen yang sudah menunjuk PPID[7].

Keberadaan PPID itu sendiri, selain berfungsi untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi, juga bisa menghindarkan  satuan-satuan kerja yang ada di Badan-Badan Publik dari kesibukan-kesibukan yang tidak perlu, misalnya menghadapi permintaan informasi dari masyarakat. Karena penunjukan PPID sama saja dengan memberlakukan sistem satu pintu untuk pelayanan informasi. Dengan sudah jelasnya satuan kerja tempat PPID bernaung, satuan atau unit kerja lainnya tak perlu lagi harus ikut sibuk apabila ada pemohon informasi yang memerlukan pelayanan. Petugas PPID-lah yang meng-collect (mengumpulkan) seluruh data dan informasi, untuk kemudian diumumkan dan atau diberikan kepada masyarakat dan Pemohon. –  (bagian akhir dari 2 tulisan/ra)


[1] Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, Kencana, Jakarta, 2008.  Guru besar Ilmu Administrasi UGM ini menyebut kerajaan yang raja-rajanya adalah pejabat di dalam suatu organisasi yang tergolong modern, di dalamnya terdapat tanda-tanda seseorang mempunyai yurisdiksi yang jelas dan pasti,mereka berada pada  areal official yang yurisdiksi.

[2] Ramly Amin Simbolon ‘’Visi dan Misi Komisi Informasi’’ makalah  disampaikan pada saat mengikuti fit and proper test calon anggota Komisi Informasi Pusat tahun 2009.

[3] Data di Komisi Informasi Pusat menjelaskan, per 31 Agustus 2012  jumlah pemohon Individu mencapai 52 persen (400 sengketa) dan Kelompok/ LSM 48 persen (370 sengketa).   Data ini sebenarnya dapat dikatakan bias, karena ada seorang Pemohon informasi yang legal standingnya adalah Individu namun sesungguhnya dilihat dari jenis informasi publik yang diminta dan alasan permintaannya, lebih cenderung  ia dimasukkan ke dalam kelompok Pemohon  LSM/Kelompok.

[4]  Hasil monev yang dilakukan Komisi Informasi Pusat tahun 2012 memperlihatkan, dari 13 Badan Publik (BP) yang menduduki ranking 10 besar (dari 98 Badan Publik yang terpantau via website-nya) hanya 5 BP yang mendapatkan skor nilai total di atas 75  terkait informasi yang wajib diumumkan  berkala (tak termasuk penilaian terhadap keberadaan/ penunjukan PPID).  Selebihnya atau 8 BP hanya mendapat  skor di bawah 75. Dalam kaitan ini, semakin tinggi skor yang diperoleh (menuju angka 100), semakin tingi tingkat kepatuhan. Di bawah 13 BP yang masuk 10 besar, masih terdapat 85 BP yang  skornya sangat rendah, yakni 2 Badan Publik dengan skor di atas 60, selebihnya sangat  menyedihkan sampai ke tingkat skor 33 sebagai nilai terendah. Demikian juga dengan BP Provinsi,  skor  tertingginya untuk kategori informasi yang wajib diumumkan berkala hanya 58,75. Kebanyakan di angka rata-rata 30 s/d 40, dan tak sedikit yang di bawah itu.

[5]  Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat untuk 2011 mencatat, hanya 30 persen dari 495 perkara yang merupakan sengketa infomasi bersifat  spesifik atau disebut juga sengketa substansial, 70  persennya  adalah informasi yang terbuka atau disebut juga sengketa prosedural. Artinya, semua informasi yang disengketakan sudah jelas informasi yang terbuka menurut UU KIP, namun karena alasan-alasan prosedural seperti tak menggubris permintaan dengan segera, menolak memberikan, tak tersedia, serta alasan-alasan yang tak jelas apakah informasi yang diminta pemohon  dikecualikan atau tidak. Maka terjadilah sengketa prosedural. Tingginya  angka sengketa prosedural ini menunjukkan, betapa Badan Publik belum secara sukarela memberikan informasi yang diminta publik.

[6]  Contoh sampai akhir 2011 dapat ditunjuk beberapa Badan Publik. Kemkominfo:  dari 723 informasi yang diminta, 684 diberikan, 10 ditolak, 42 sedang diproses. Di Kemenkes, dari 925 informasi yang diminta, 923 diberikan, 1 ditolak, 1 dalam proses. Di Kemenkeu, dari 70 informasi yang diminta, 60 diberikan 10 ditolak. Di BPKP, dari 299 informasi yang diminta,106 diberikan, 87 ditolak.  KPK sendiri yang menerima 906 permintaan informasi tak mencantumkan berapa yang diberikan, berapa yang ditolak.

[7]  Ditjen IKP Kemkominfo menyebut, per akhir 2011 dari 34 kementerian ada 10 kementerian yang belum melaporkan penunjukan/pelantikan PPID-nya. Sementara rata-rata untuk seluruh jumlah Badan Publik di tingkat pusat, baru 29 persen yang sudah menunjuk PPID ( Perkembangan terakhir: per Desember 2012 praktis  semua Kementerian  telah menunjuk /membentuk PPID). Sementara  survey yang dilakukan ICW akhir 2011  di 5 kota besar: Medan, Denpasar, Yogyakarta, Semarang dan Makassar  menunjukkan, dari 1500 badan publik yang disurvey , badan publik yang telah mengangkat petugas pelayanan informasi dan dokumentasi hanya 14,53% atau 218 badan publik.

Posted on July 30, 2013, in Blog. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: