Mabuk Kepayang

INI analisis singkat seputar Pilgub DKI Jakarta. Orang bilang Pilgub kali ini layaknya sebuah Pilpres. Sayangnya, jika rakyat biasa pun tahu – bahkan yakin – bahwa pasangan Ahok – Djarot bakal menang bila lawannya lebih dari satu pasang, maka para pemimpin Parpol justru seperti mabuk kepayang. Mereka ramai ramai menampilkan sejumlah nama balon, diiringi sejumlah argumen seolah sebuah simponi yang mengiringi lenggang pragawan yang sedang on stage.

Suka atau tidak, senang atau benci, kita harus melihat kelebihan / kekurangan calon yang ada secara obyektif. Andai saya warga DKI, saya tak akan pilih Ahok, alasannya rasional – emosional, dan itu menjadi rahasia saya sendiri. Tapi harus saya akui, dibanding sejumlah bakal calon yang namanya digadang gadang bakal maju ‘’menghadang’’ Ahok, jelas mantan Bupati Beltim ini (Belitung, sebuah destinasi wisata yg sangat aduhai-pen) punya banyak keunggulan dan itu sudah diketahui umum. Walau bukan berarti Ahok tidak punya kekurangan, seperti wataknya yang dinilai banyak orang sombong, arogan, kasar, dan kebijakannya dinilai pro pemodal kuat.

Layaknya dua kesebelasan yang sedang merumput, saya berpendapat Ahok dan timnya kini sudah unggul 2-0. Pertama, adalah strategi Megawati dan tim Ahok yang membuat lawan lawannya hanya menunggu, berharap manajer Ahok akan berpihak kepada mereka, dan karena itu ‘’lalai’’ sampai batas waktu yang sangat mepet — waktu tersisa tinggal satu hari — belum juga mampu menyusun pemain. Belum mampu memutuskan, siapa bakal calon gubernur yang pasti maju dan siapa wakilnya.

Kedua, setelah Ahok- Djarot mulai menendang bola, para manager lawan justru sibuk cari kapten, siapa yang tepat melawan Ahok. Maka muncullah nama nama seperti Rizal Ramli, Anies Baswedan bahkan Agus Harimurti Yudhoyono, mendahului dua nama terdahulu, Sandiaga Uno dan Yusril Ihza Mahendra. Kemunculan nama nama ini – dalam pandangan kita – lebih karena selera alias tidak didasarkan pada strategi dan taktik perang.

Agus Harimurti yang berpangkat mayor di Angkatan Darat ini, masih terlalu muda dan karena itu masih berpeluang besar untuk berkarir sampai puncak di TNI. Keputusan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat — dalam pandangan kita — kurang tepat, karena bagaimana pun jika ia maju mengikuti Pilkada harus mundur dari TNI. Sementara Anies Baswedan yang sempat dikenal sebagai figur pintar dan santun tidak cukup lama  ”mem-PR-kan” dirinya ketika menjabat menteri pendidikan. Kemampuan manajerialnya belum teruji dan belum banyak diketahui warga Jakarta.

Layak kita bertanya kepada para pimpinan Parpol pengusung, apakah pencalonan Agus Harimurti dan Anies Baswedan, misalnya, benar benar sudah dikaji dan ditujukan untuk mengalahkan Ahok sebagai petahana? Sepertinya, pencalonan ini lebih merupakan euforia atau juga boleh dibilang karena mabuk kepayang, punya kesempatan dan peluang memunculkan orang orang yang disuka, tanpa harus berpikir untuk menang. Boleh juga kita berpantun, pake taksi ke Tanjung Kelayang, Ahok beraksi lawan mabuk kepayang. Siapa peduli?

Kita Dibuat Melarat

TINGGINYA perilaku korupsi di Indonesia ternyata tak diimbangi dengan kemampuan (atau kemauan?) aparat dalam menanganinya. Angka angka berikut membuat kita semakin miris. Perhatikan, dari 911 kasus korupsi yang sudah sampai pada tahap penyidikan sepanjang tahun lalu, ternyata hanya 156 kasus yang naik ke penuntutan. Sisanya, 755 kasus lagi ( sekitar 82, 87 persen) tAk mengalami perkembangan.

Kenyataan itu, paling tidak, terjadi sampai semester pertama 2016. Kalau pun ada perubahan, hingga bulan Agustus ini berakhir (k.l. 2 bulan) paling banter dapat dihitung dengan jari alias hanya beberapa kasus dan tidak signifikan mengubah besaran persentasenya.

Angka angka tersebut disodorkan ICW di Jakarta,Minggu (28/8). Penanganan kasus yang tidak berjalan, menurut lembaga itu paling banyak terjadi di kejaksaan (dari 639 kasus, 112 dituntaskan). Kepolisian melimpahkan 35 kasus ke tahap penuntutan ( dari 246 kasus). Sedang KPK yang menjadi tumpuan utama masyarakat dalam pemberantasan korupsi, menangani 26 kasus pada tingkat penyidikan, dan hanya melimpahkan 9 kasus ke tahap penuntutan.

Angka angka di atas jelas sangat memprihatinkan. Membuat dahi berkernyit. Lalu,penasaran, apa lagi yang bisa dilakukan negara mengatasi penyakit yang memelaratkan rakyat ini?

Februari lalu, ICW melansir, total kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sepanjang 2015 mencapai Rp31,077 triliun. Angka yang tidak kecil. Itu artinya bisa membangun 259 ribu unit RSS (rumah sangat sederhana) untuk dibagikan gratis kepada rakyat.

Itu baru merujuk pada kerugian negara sepanjang 2015. Berapa jumlah pada tahun tahun sebelumnya, dan berapa akumulasi, katakanlah sejak era reformasi digulirkan 18 tahun lalu?
Pertanyaan lanjut, benarkah semakin tingginya korupsi – seperti orang minum air laut, semakin banyak minum semakin haus — karena lemahnya hukum? Kenapa koruptor tak dihukum mati saja?

Pandangan kita, saatnya negeri ini mengubah arah pandangnya terhadap korupsi. Jangan lagi berpikir semata kearah penindakan atau penghukuman. Tapi berpikirlah kearah pencegahan (prevensi). Sebab, menurut aksioma dasar tentang kriminal, semua kejahatan di dunia ini terjadi karena adanya faktor niat plus kesempatan (n + k).

Artinya, besarnya korupsi di negeri ini karena banyaknya kesempatan yang tersedia. Kesempatan atau peluang itu hanya terjadi di tempat tempat gelap, yang jauh dari kontrol rakyat. Bisa jadi, pengelolaan uang dan sumber sumber uang negara jauh dari transparansi. Di sinilah arti pentingnya partisipasi rakyat, menggugat penyelenggara negara agar melakukan transparansi secara konsekwen. Dan, transparansi tak bisa ditunggu, harus direbut. Silakan. (lya)

Jangan Sepelekan Buruh

BERBEDA  dengan era ketika rezim Orde Baru berkuasa, keberadaan organisasi buruh di era reformasi seperti sekarang ini  sangat jauh dari kontrol pemerintah.  Jika di era Orde Baru segala kekuatan  yang ada di tengah masyarakat terkooptasi di bawah penguasa  sejalan dengan begitu kuatnya  hegemoni negara, di era sekarang nyaris semua kekuatan masyarakat bebas sebebas-bebasnya  bersamaan dengan semakin melemahnya hegemoni negara.
Jika dulu semua organisasi buruh  — ketika itu  disebut pekerja —  berada di bawah satu komando, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia , dan karenanya mudah dikendalikan, sekarang tidaklah demikian. Karena itulah, ada baiknya penguasa sekarang  diingatkan,  jangan sekali-kali meremehkan organisasi dan gerakan para pekerja itu.
Peringatan ini,  perlu dikemukakan terkait ancaman mogok nasional  buruh (28/10 – 1/ 11- 2013). Bagaimana memprediksinya, bagaimana meresponnya, itulah masalah utamanya.
Terkait keberagaman organisasi buruh sekarang ini, ada pendapat yang menyebut, bahwa beragamnya organisasi buruh tentu  membawa implikasi beragamnya aspirasi para pekerja itu. Kendati  tidak  mudah dikontrol atau dikendalikan, tetapi karena aspirasi mereka beragam, tentu menghadapinya pun tidaklah terlalu sulit. 
Seolah menggunakan teori perang, pendapat ini berasumsi, bahwa lawan yang terpecah-pecah tentu akan lebih mudah menghadapinya. Pertanyaannya adalah, apakah memang aspirasi buruh dewasa ini berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya?
Kesalahan mendiagnosis tentu berbuah kesalahan dalam memberikan therapi. Ini perlu diingatkan, karena nampaknya, pemerintah tidak memberikan respon yang memadai terkait rencana mogok nasional para buruh ini. Kalau pun ada, respon yang diberikan cenderung tidak nyambung dengan tuntutan para buruh. Bahkan terkesan  berperilaku seperti di zaman rezim Orde Baru, di mana tak sedikit pejabat yang memberi respon seperti seorang penguasa yang kata-kata bahkan ancamannya akan ditakuti rakyat.
Mengantisipasi rencana mogok nasional buruh, Menko Polhukam Djoko Suyanto, pekan lalu (25/10) menyatakan, pemerintah memberi perhatian kepada;  pergerakan buruh ke tempat-tempat lain; mogok menjadi aksi unjuk rasa disertai tindakan anarkis;  pemaksaan kepada orang lain; dan perusakan fasilitas umum.  Aparat keamanan, kata Menko,  akan melakukan antisipasi apabila aksi para buruh akan menjadi anarkis. Artinya, Menko bicara soal ekses mogok nasional, bukan akar masalah penyebab mogok untuk kemudian dicegah.
Sebelumnya, tiga menteri masing-masing Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perindutrian MS Hidayat, dan Menakertrans Muhaimin Iskandar,  bicara soal Inpres No.23 tahun 2013, yang mengatur penetapan UMP. Artinya, bukan besaran UMP (tuntutan buruh naik 50 %) yang menjadi pokok bahasan, tapi prosedur kenaikan UMP  yang diatur melalui Inpres, walau jelas-jelas pengadaan Inpres ini bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003.
Kaum buruh sendiri, mendesakkan tiga tuntutan utama yakni upah seusai kebutuhan hidup layak (naik 50 % dari UMP 2013) , jaminan kesehatan  nasional yang  harus dilakukan serentak per Januari 2014, dan dihapuskannya sistem kerja alih daya di BUMN. Sejauh pemantauan kita, sebenarnya walau organisasi buruh kini beragam, tapi ternyata aspirasi mereka sama. Penyebabnya, tak lain karena tuntutannya  sangat mendasar, yaitu kelayakan hidup buruh, yang nota bene adalah tuntutan kesejahteraan hidup seluruh rakyat yang nota bene sangat jauh dari janji-janji konstitusi. Jangan sepelekan organisasi buruh dan tuntutan mereka. Bisa berakibat fatal. Silakan telaah sendiri. (***/dimuat di Harian Terbit, 29-10-2013)
 

Pengemis Berdasi

INI pembicaraan seputar Blok Mahakam.  Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan, pemerintah belum memutuskan apakah akan memperpanjang kontrak karya Blok Mahakam ke raksasa migas Perancis, Total E&P atau tidak. Namun untuk mengelola sendiri (baca: Pertamina-red) Blok Mahakam yang akan berakhir kontraknya pada 2017 mendatang, Susilo mengingatkan dibutuhkan banyak uang, teknologi, pengalaman, dan keberanian mengambil risiko.

Pernyataan Wakil Menteri ESDM ini mirip-mirip, bahkan  serupa dan sama, dengan pernyataan Rudi Rubiandini sebelumnya. Saat menjabat Wakil Menteri ESDM, bahkan Rudi yang Kepala SKK Migas dan kini jadi ‘’pesakitan’’  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – karena tertangkap tangan menerima suap  — justru sempat menuai banyak kritik karena meragukan kemampuan Pertamina. Rudi  ketika itu dituduh lebih pro asing dan tidak mengindahkan Pasal 33 UUD 45.  

Masih seputar pembicaraan tentang Blok Mahakam, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas bicara blak-blakan. Menurut dia, banyak pejabat yang bertanggungjawab dalam pembahasan kontrak karya  migas yang bermental calo, hanya menunggu fee, seperti pengemis berdasi.

Kendati kita yakin bahwa pernyataan Muqoddas bukanlah ditujukan secara khusus kepada dua pejabat yang paling berkompeten di bidang migas di atas (mantan Wakil Menteri ESDM  dan penggantinya), tapi pernyataan Wakil Ketua KPK ini sebenarnya terasa seperti meneguhkan  ‘’kecurigaan’’ masyarakat selama ini. Kecurigaan masyarakat Indonesia terhadap perilaku banyak pejabat dan dalam banyak hal, yang cenderung lebih pro asing ketimbang  pro negeri atau bangsa sendiri.  Perhatikanlah di sekeliling kita, dewasa ini segala sesuatunya selalu berbau asing, seolah bangsa  ini tak pernah lepas dari ketergantungan kepada pihak asing.  Bahkan dapat dikatakan,  semakin lama semakin tergantung.

Apa dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia  dewasa ini yang tak berbau asing? Buah, sayur, makanan pokok seperti beras dan daging, tidak ada yang tidak diimpor. Para pejabat negeri ini pun seperti punya hobi baru, ’’hobi mengimpor’’ sampai-sampai, cabe, cabe rawit dan singkong pun diimpor. Dalihnya toh sangat logis: kita lebih memilih barang impor dari pada kita tak bisa menjaga stabilisasi harga-harga di dalam negeri. Sama logisnya dengan dalih:  kita butuh banyak uang, teknologi, pengalaman dan keberanian mengambil risiko – ketika masyarakat menghendaki pengelolaan tambang-tambang yang ada di negeri ini diserahkan untuk dikelola sendiri anak-anak bangsa.

Pertanyaannya, sampai kapan Indonesia terus mengimpor? Sampai kapan Indonesia menyerahkan semua kuasa pertambangan kepada asing dan membiarkan putra-putra bangsa jadi penonton di negerinya sendiri? Kapan bangsa ini bisa mandiri dengan memproduksi semua bahan kebutuhan hidupnya?

Pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab inilah sebenarnya yang menimbulkan kecurigaan rakyat Indonesia selama ini. Apa iya sih bangsa Indonesia begitu bodoh? Atau apa ada udang di balik batu dari sikap, ucapan dan kebijakan yang diambil para pejabat pro asing itu?

Pernyataan blak-blakan Wakil Ketua KPK tentang pengemis berdasi, bermental calo dan hanya menunggu fee, semakin meneguhkan kecurigaan rakyat Indonesia selama ini terhadap banyak pejabatnya, yang tak ada bedanya dengan – meminjam kembali kredo yang sering digunakan di zaman rezim orde lama –komprador-komprador asing, yang berpikir memupuk kekayaan untuk diri sendiri dan mempersetankan kepentingan bangsa. Kasihan. (ramly amin/ dimuat di Harian Terbit 31-08-2013)

 

Ideologi dan Kemandirian Bangsa

MENARIK untuk disimak, dari sebuah diskusi bertajuk  ‘’Upaya Membangun Kemandirian Bangsa’’ yang digelar sebagai bagian dari Refleksi 68 Tahun Indonesia Merdeka di Jakarta kemarin, muncul kesimpulan: Indonesia memerlukan pemimpin yang membangun kemandirian bangsa.

Pengamat politik senior dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, dalam diskusi yang diikuti sejumlah politisi ini, antara lain menyebutkan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya populer di mata masyarakat, tapi juga memiliki kapabilitas. Pemimpin yang memiliki dua hal tersebut menurut Arbi  masih sulit ditemukan akibat belum adanya sistem kader yang bagus.

Kemandirian bangsa, itulah kata kunci persoalan kita dewasa ini. Bahkan, mungkin juga menjadi titik fokus para founding fathers ketika bangsa ini baru saja memerdekakan diri dari penjajah. Sekadar flashback, di era Soekarno yang juga disebut-sebut era orde lama, cita-cita kemandirian bangsa ketika itu digelorakan melalui slogan  ’’berdikari’’ alias berdiri di atas kaki sendiri. Di era Soeharto yang juga disebut era orde baru, kemandirian bangsa digelorakan dengan jelas-jelas menyebut kata ‘’bangsa yang mandiri’’. Persoalannya memang tidak mudah. Kemandirian seperti apa yang dimaksudkan?

Sungguh tidak mudah, memang. Di era globalisasi dewasa ini, di era pergaulan bangsa-bangsa di dunia yang semakin intens, di mana hampir-hampir tak ada lagi bangsa yang tidak  ikut arus pergaulan dunia, merumuskan kemandirian bangsa lalu kemudian mengimplementasikannya bukanlah persoalan gampang. Andai setiap pembantu presiden di era pemerintahan Yudhoyono diwawancarai satu per satu, niscaya jawaban yang muncul pasti akan seragam: semua kebijakan yang mereka ambil dan jalan yang mereka tempuh adalah demi memandirikan bangsa Indonesia.

Tapi, rumusan apa yang dapat kita berikan ketika semua aspek kehidupan dewasa ini semakin bergantung kekuatan modal asing? Apa yang dapat dikatakan ketika rakyat Indonesia dewasa ini semakin lama semakin banyak dihadapkan kepada barang-barang impor, mulai dari beras, gula, jagung, cabe, bahkan sampai singkong? Apa rumusannya ketika lebih dari 80 persen aktivitas pertambangan di bumi Indonesia dikuasai asing melali kontrak karya maupun dalam bentuk kerjasama?

Dalam kaitan ini, tak berlebihan jika tokoh seperti Amien Rais kemarin melontarkan statemen pendek, namun cukup menyentak, bahwa kita menjadi jongos di rumah sendiri, dan ekonomi Indonesia tidak berdaulat, hancur-hancuran.

Dalam kesempatan ini, Amien Rais yang pernah mendapat julukan tokoh atau gerbong reformasi itu terkesan membela diri, keadaan ekonomi yang tidak berdaulat dan hancur-hancuran ini bukan karena konstitusi, tapi people behind constitution alias manusia-manusia pelaksana.

Amien tak sepenuhnya benar walau juga tidak salah. Yang mesti diingat, tentu tak lepas dari pentingnya sebuah ideologi. Orang boleh berpendapat, bahwa ideologi sudah berakhir (bandingkan dengan  Francis Fukuyama: berakhirnya sejarah). Tapi dalam melihat dan menelaah kondisi dunia yang mengglobal dewasa ini dengan segala effek dan impaknya, dalam pandangan kita, mau tidak mau harus dibedah melalui kacamata ideologi. Ketiadaan ideologi sebagai nafas perjuangan, itulah yang melanda para elit kita dewasa ini, yang pada gilirannya menjerumuskan mereka ke alam pragmatis. Terjadilah tambal sulam dalam setiap kebijakan. Di dalam kehidupan sehari-hari, para pemimpin pun seriung melahirkan kebijakan yang menabrak bahkan bertentangan dengan ideologi bangsa kita, Pancasila. Tanpa idelogi, tak mungkin lahir pemimpin yang mampu membangun kemandirian bangsa.Itu saja.(ramly amin/ dimuat di Harian Terbit 24-8-203)

 

 

//

Keterbukaan Informasi: Gagap, Alasan Atau Dijadikan Alasan (3)

——

Rendahnya Pemahaman

Tentu tak bisa sembarangan melontarkan tuduhan atau berprasangka, bahwa ketidakhadiran pejabat yang diundang di dalam acara sosialisasi UU No.14 Tahun 2008 adalah faktor kesengajaan atau faktor ketidakpedulian, atau juga sikap mental tidak mau tahu. Namun terkait fenomena ini pernah muncul suatu kasus yang ‘’mengejutkan’’ yang dihadapi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat saat melakukan ajudikasi di Sumatera Utara. Seorang kepala sekolah menengah tingkat atas   dengan tegas mengatakan tidak pernah mengetahui adanya UU No.14 Tahun 2008, walau UU itu sudah tiga tahun diundangkan dan sudah satu tahun efektif diberlakukan. Pernyataan yang tentu saja tidak elok, mengingat Termohon informasi berkedudukan sebagai pejabat publik.

Pertanyaannya, benar-benar tidak tahu? Atau, kenyataan kepala sekolah menengah tersebut sebagai gambaran umum para pejabat di daerah yang tidak begitu peduli dengan peraturan perundangan baru,  walau untuk itu perlu juga disampaikan pemahaman tentang pengertian adanya fiksi di dalam hukum?

Rendahnya pemahaman para pejabat di daerah terhadap UU No.14 Tahun 2008 tentu  belum bisa digebyah-uyah sama dengan lemahnya pemahaman terhadap setiap undang-undang yang baru. Namun khusus terhadap UU KIP, gejala-gejala yang sama dengan di daerah muncul juga di pusat. Paling tidak lemahnya pemahaman terhadap isi dan makna UU KIP, walau mungkin jika disebut UU No.14 Tahun 2008 hampir semua pejabat di pusat tahu dan mengerti.

Gejala itu bisa dilihat dan dirasakan di tahun-tahun awal Komisi Informasi Pusat menangani sengketa informasi publik. Tak sedikit pejabat Badan Publik yang terkaget-kaget,  tidak mengetahui maksud sebenarnya UU KIP yang sasaran akhirnya hanyalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tak sedikit pejabat di pusat yang tidak peduli dengan undangan maupun panggilan dari KI Pusat untuk bermediasi dan berajudikasi. Gejala ini juga bisa diukur dengan sangat rendahnya kesadaran Badan Publik di tingkat pusat tentang kewajiban menunjuk/mengangkat Pejabat Pengeloa Informasi dan Dokumentasi, terutama di tahun-tahun awal UU KIP efektif diberlakukan.

Bahkan yang menyedihkan,  ada eselon I di sebuah Kementerian yang dengan sengaja tidak mau melaksanakan putusan ajudikasi KI Pusat, dan tidak pula melakukan upaya banding atau gugatan sebagaimana diatur UU KIP dan Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2011. Gambaran ini jelas berbeda dengan Mabes Polri yang tidak memberikan informasi yang diminta Pemohon (dalam hal ini Indonesia Corruption Watch) dan tidak juga meneruskan banding terkait informasi tentang rekening sejumlah perwira Polri.

Dalam hal ini, langkah Mabes Polri ini menyangkut sikap, bukan ketidaktahuan. Sedang pejabat eselon I di Kementerian tersebut dengan tegas mengirim surat tembusan ke KI Pusat bahwa pihaknya tidak dapat memberikan informasi sebagaimana diputus KI Pusat. Dan ini jelas-jelas menggambarkan ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman terhadap isi UU KIP.

Kurangnya pemahaman ini juga muncul dalam banyak kasus. Salah satunya adalah pernyataan seorang pejabat di Jakarta  — terkait putusan KI Pusat mengenai sengketa informasi tentang Pertanggunjawaban Dana Bos di 5 SMP Negeri di Jakarta — yang menyatakan pihaknya hanya berbeda pendapat dengan KI Pusat. Si pejabat daerah tadi betul-betul tidak memahami kata ‘’beda pendapat’’ yang diucapkannya. Apakah terhadap lembaga pemutus seperti pengadilan, seorang pejabat tidak mau melaksanakan putusan pengadilan dengan mengatakan pihaknya masih berbeda pendapat?

Komisi Informasi adalah lembaga pemutus yang putusannya setara dengan putusan pengadilan (baca penjelasan Pasal 23 UU KIP). Kalau toh  para pihak tak sependapat dengan putusan Komisi Informasi, dipersilakan banding atau bahkan menggugat sebagaimana diatur Pasal 47, 48 dan 49 dan Perma No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan. Bukankah sikap si pejabat tadi semata karena belum paham betul isi UU KIP?

Pola Sosialisasi Perlu diubah

Ke depan, pola-pola sosialisasi yang dilakukan pemerintah, badan – badan negara lainnya nampaknya memerlukan perubahan. Tak hanya terkait UU No.14 Tahun 2008 yang menjadi contoh kasus betapa sosialisasi yang dilakukan tidak membuahkan feedback yang sesuai dengan yang diharapkan atau sepadan dengan tenaga dan anggaran yang dikeluarkan. Tapi tentu juga berlaku terhadap peraturan pe rundangan lainnya.

Boleh jadi, perlu dilakukan penelitian ulang atau penelitian komprehensif terhadap pola-pola sosialisasi peraturan perundangan yang dilakukan penyelenggara negara selama ini. Apakah memang ada indikasi pola yang tadinya tepat diberlakukan—setelah bertahun-tahun dan setelah mengalami berbagai perubahan keadaan — saat ini sudah tidak tepat atau sudah tidak pas lagi diberlakukan. Atau mungkin juga, pola-pola yang diberlakukan selama ini sudah tidak sesuai dengan target sasaran yang juga sudah berubah.

Kendati demikian, berbekal berbagai indikator yang dapat dipetik dari pengalaman setelah  UU KIP empat tahun di undangkan, tak berlebihan jika dikatakan saatnya juga melakukan sosialisasi melalui pendekatan dari atas ke bawah. Sosialiasi undang-undang adalah menyangkut perintah negara yang wajib dijalankan seluruh warga negara, tak terkecuali apakah dia pegawai atau pejabat tingkat terbawah atau pun pejabat tingkat teratas. Karenanya upaya sosialisasi dari atas ke bawah dan penyebarannya di level menenagah dan bawah harus berbarengan dilakukan.

Untuk mempercepat terbentuknya Komisi Informasi Provinsi yang hingga akhir Desember tahun 2012 baru ada di 19 provinsi, misalnya,  sosialisasi UU KIP perlu dilakukan langsung kepada para gubernur. Untuk ini, forum-forum seperti rapat kerja atau rapat koordinasi seluruh Gubernur Kepala Daerah  dapat dimanfaatkan sebagai forum yang paling strategis dan efektif. Forum seperti ini sekaligus memberi pemahaman kepada para Gubernur Kepala Daerah bahwa pembentukan Komisi Informasi tak cukup hanya sekadar membentuk, semata demi perintah undang-undang. Tapi harus dibarengi dengan penunjukan supporting team  dan anggaran yang memadai sesuai kebutuhan. Karena hingga menjelang berakhirnya tahun 2012 tidak sedikit Komisi Informasi Provinsi yang sangat terkendala dengan ketidakjelasan anggaran serta  supporting team dimaksud alias kesekertariatan.

Langkah yang sama yang dilakukan terhadap para Gubernur Kepala daerah, tentu juga dapat dipikirkan untuk dapat diberikan kepada para Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia. Dalam kaitan pemanfaatan rakor/raker Gubernur maupun rakor/raker Bupati/Walikota, Kemendagri sebagai tuan rumah tentu diharapkan bermurah hati untuk memberi sesi kepada jajaran Kemkominfo atau pun Komisi Informasi untuk disisipkan di antara sesi-sesi penting lainnya.

Sementara untuk pejabat-pejabat tinggi di Kementerian maupun Lembaga Negara lainnya di tingkat pusat, langkah yang sama tentu dapat diupayakan melalui pertemuan-pertemuan setingkat. Dan ini tentu menjadi bahan pemikiran bagi Kantor Presiden atau Kantor Seskab.

Dapat diyakini, apabila memang ada keseriusan dan kesungguhan dari dalam hati, sosialisasi UU No.14 Tahun 2008 melalui pendekatan dari atas bukanlah sesuatu yang sulit. UU KIP ini adalah salah satu  karya terbesar bangsa Indonesia di era reformasi, yang tujuannya semata demi tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran akhir adalah terciptanya kondisi yang transparan, akuntabel dan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat. Tujuan mulia ini tentu patut dipahami oleh seluruh jajaran penyelenggara negara. Hanya dengan memahami tujuan mulia inilah keseriusan dan kesungguhan di dalam hati bisa tercipta.

UU KIP memang sering disalahartikan, dimaksudkan untuk membongkar borok-borok badan publik atau penyelewengan dan penyimpangan pejabat publik. Tujuan UU KIP  justru jauh lebih mulia dari sekadar tujuan untuk memberantas korupsi, karena kondisi transparan yang tercipta tentu merupakan kondisi ideal yang memungkinkan orang tidak berani lagi mencoba-coba untuk melakukan korupsi atau praktik KKN lainnya. Semua jajaran Komisi Informasi, baik yang di pusat maupun di daerah (provinsi/kabupaten/kota) tentu harus sama berpegang kepada motto: Mencegah (korupsi) jauh lebih mulia ketimbang menangkap/ membongkar. — (Bagian akhir  dari 3 tulisan)

Keterbukaan Informasi: Gagap, Alasan Atau Dijadikan Alasan (2)

Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi. Itulah kata kuncinya. [5]

Bagi Badan Publik, nampaknya ini bukan pekerjaan ringan — walau sebenarnya hal itu sudah harus diantisipasi jauh-jauh hari, sejak UU KIP diundangkan tahun 2008  — dan sangat erat kaitannya dengan penggunaan sarana seperti media elektronika. Kalangan perguruan tinggi sendiri juga sudah mensinyalir  penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berperan penting dalam mewujudkan layanan informasi seperti yang  diamanatkan dalam UU 14/2008. [6]

Dalam kaitan penggunaan TIK ini, menjadi sangat menarik untuk mempertanyakan, apakah tuntutan dan kenyataan dalam pelaksanaan UU KIP  idem ditto dengan tuntutan dan kenyataan dalam  pengimplementasian e-gov di tubuh pemerintahan sebagaimana diamanatkan Inpres No.3 Tahun 2003?

Untuk yang kedua, yaitu keengganan dalam menjalankan perintah UU KIP yang berusaha ditutupi dengan alasan masih kurangnya sosialisasi, tentu ada berbagai alasan yang mendasarinya. Berbagai kemungkinan bisa disebut: soal keberatan mengeluarkan anggaran tambahan, mungkin juga karena tugas PPID yang dirasa akan berat sementara tunjangan khusus tidak ada,  atau soal substansi UU KIP yang berintikan perintah: melakukan transparansi dan menjadikan segala tindakan dan kebijakan Badan Publik akuntabel, serta memberi ruang yang besar bagi munculnya partisipasi masyarakat luas.

Khusus yang terakhir, dalam pengamatan selama dua setengah tahun UU KIP efektif diberlakukan, bicara transparansi dan akuntabilitas, sering di-gebyah-uyah dengan perilaku korupsi. Tidak transparan, dicurigai karena memang ada perbuatan yang sengaja ditutup-tutupi. Perbuatan yang ditutup-tutupi diartikan tidak akuntabel alias tak bisa dipertanggungjawabkan…dan seterusnya dan seterusnya.

Sekonyong-konyong, di tengah mewabahnya penyakit korupsi yang diiringi aksi-aksi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segala sesuatunya yang terkait dengan transparansi tak lepas dari kecurigaan ada korupsi. Pemahaman yang gebyah- uyah ini melahirkan polarisasi yang tajam di lapangan. Antara kelompok masyarakat/ LSM dengan jajaran Badan Publik menjadi saling curiga.  Bukan tidak mungkin kemudian —  bukan untuk menggeneralisir — setiap permohonan informasi yang datang dari masyarakat dianggap Badan Publik sebagai upaya mencari-cari kesalahan, upaya membongkar borok-borok, bahkan upaya mengobok-obok Badan Publik. Tentu, dalam hal ini, tak satu pihak pun yang senang dirinya selalu disorot dan dipelototi.

Kemungkinan lain, ada saja satu dua dari kelompok masyarakat yang dirasa Badan Publik berulah, yang dicurigai meminta informasi dengan  agenda terselubung, yang ujung-ujungnya hanya menimbulkan sikap yang  tidak simpati sama sekali.

Sementara di pihak masyarakat, keengganan Badan Publik memberikan, bahkan meng umumkan informasi sesuai peraturan perundangan, dianggap sebagai kesengajaan untuk menutup-nutupi sesuatu. Selain menunjukkan sikap arogansi Badan Publik yang sengaja tidak memberikan hak masyarakat, juga tentu hal itu karena ada apa-apanya. Bukankah belakangan ini media massa sering mengumbar pemberitaan seputar pemborosan, penyimpangan, bahkan tingkat korupsi yang tinggi di jajaran birokrasi negara?  Berlakulah motto yang diciptakan KPK:  kalau bersih, kenapa risih.

            Persoalan ketersediaaan anggaran, apalagi yang secara khusus, nampaknya tak hanya terkait dengan tuntutan perlunya Badan Publik segera membentuk/ menunjuk PPID serta membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi. Tapi juga menyangkut keberadaan Komisi Informasi di tingkat provinsi, yang menurut Pasal 59 UU KIP harus sudah terbentuk di seluruh wilayah Indonesia paling lambat  2 (dua) tahun sejak UU No.14 /2008 diundangkan.

Kenyataan  menunjukkan, setelah empat tahun UU KIP diundangkan, masih banyak provinsi belum melaksanakan kewajibannya membentuk Komisi Informasi Provinsi. Terkait pembentukan Komisi Informasi di daerah, perlu dicatat bahwa dua daerah tingkat II yaitu Kabupaten Bangkalan, Madura di  Jawa Timur dan Kota Cirebon di Jawa Barat, juga sudah membentuk Komisi Informasi walau UU KIP tidak mewajibkan daerah tingkat II memiliki Komisi Informasi. Di dua provinsi itu, Jawa Timur dan Jawa Barat, pemerintahnya sudah lebih dulu membentuk Komisi Informasi tingkat provinsi.

Data di KI Pusat menunjukkan, sampai Desember 2012  sudah 19 Provinsi yang sudah membentuk dan melantik KI Provinsi. Sementara dari 19 yang sudah terbentuk, masih ada yang belum ‘’operasional’’ atau  masih ’’setengah-setengah’’ karena terbentur kendala penganggaran, termasuk  kendala penempatan SDM yang memadai di sekertariat KI Provinsi.

Soal Anggaran atau Anggaran Dipersoalkan

Di pihak lain, sampai Desember 2012, masih sekitar 13 provinsi yang belum membentuk komisi informasi. Satu provinsi, yaitu Riau, sudah membentuk tinggal menunggu pelantikan.

Pasal 29  (ayat 6)  UU KIP menetapkan: anggaran KI Pusat dibebankan pada APBN, anggaran KI Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi dan anggaran KI Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dalam  penjajagan-penjajagan yang dilakukan KI Provinsi di berbagai daerah,  penyediaan anggaran dari APBD ini termasuk salah satu hal yang dijadikan sebagai alasan tidak segera dibentuknya KI Provinsi.

Bahkan ketentuan UU KIP yang membebankan anggaran KI Provinsi ke APBD Provinsi pun masih dikeluhkan sementara KI Provinsi yang sudah terbentuk. Dari beberapa KI Provinsi ada desakan agar ke depan – entah kapan, harus lebih dulu dengan mengubah/revisi UU KIP – pembiayaan seluruh Komisi Informasi dibebankan kepada APBN. Salah satu argumen yang sempat penulis catat adalah: ’’Masa urusan penegakan HAM dibebankan ke APBD?’’

Argumen lain adalah; ‘’Misi UU KIP jelas untuk mengawasi kinerja pemerintah, pemerintah daerah mana yang bersedia membiaya pihak yang selalu mengawasi kinerjanya?’’

Itulah argumen-argumen yang sempat tercatat. Bukan tidak mungkin banyak argumen lainnya. Tapi hanya sekadar menunjukkan logika si pengusul, betapa hak memperoleh informasi memang merupakan hak asasi manusia, dan betapa pekerjaan Komisi Informasi termasuk juga mengawasi kinerja Badan-Badan Publik terkait transparansi yang dilakukan.          Terlepas dari alasan anggaran atau ada alasan lain, yang pasti, tertundanya pembentukan Komisi Informasi di banyak  provinsi harus  disayangkan, terutama jika dilihat dari kepentingan implementasi UU No.14 Tahun 2008.  Implementasi undang-undang  ini tentu tak akan bisa diharapkan efektif apabila sebelumnya tidak dilakukan sosialisasi yang intens di tengah-tengah masyarakat.

Memang, seperti sudah disinggung di bagian depan, Kementerian Kominfo  dengan menggandeng Komisioner KI Pusat secara terarah dan massif melakukan kegiatan sosialisasi ke seluruh provinsi. Selain  melalui forum tatap muka dengan para pejabat Badan Publik di daerah, juga dengan menggunakan media massa seperti radio siaran dan televisi di hampir setiap daerah yang dikunjungi. Kendati demikian, luasnya negeri ini tentu tak sebanding dengan tenaga dan kemampuan yang tersedia di Kemkominfo yang bagaimana pun tentu memiliki banyak tugas lain selain urusan transparansi ansih.

Dalam kaitan inilah diharapkan keberadaan Komisi Informasi di daerah, terutama di tingkat provinsi, dapat lebih memperluas upaya-upaya sosialisasi UU KIP di tengah-tengah masyarakat, terutama di Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai ke daerah  tingkat II. Bahkan ke pelosok-pelosok di wilayah kecamatan.

UU No.14 Tahun 2008  memang tidak secara eksplisit membebankan tugas sosialisasi UU KIP kepada Komisi Informasi. Tapi keberadaan  Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini  sebagaimana diatur Pasal 23 UU KIP,  cukup relevan dijadikan sebagai dasar hukum bahwa Komisi Informasi juga bertugas melakukan sosialisasi undang-undang  ini. Sebab, tugas menjalankan sebuah Undang-Undang tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari tugas mensosialisasikannya.

Yang menjadi titik krusial dalam melihat pentingnya sosialisasi Undang-Undang ini adalah masih banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama di tingkat II, yang belum memahami isi dan tujuan UU KIP. Sementara di sisi lain, sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap berbagai masalah kehidupan bernegara dewasa ini dapat dikatakan hampir merata di seluruh wilayah tanah air, dengan pengecualian beberapa daerah yang memang masuk dalam kategori masih tertinggal.

Pemahaman warga Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya terhadap isi dan tujuan UU KIP, sama dengan pemahaman warga di Tanjung Balai, Siantar, atau Sibolga di Sumut, misalnya. Sama juga dengan  pemahaman warga di Pare-pare, Sulsel dan di Polewali Mandar, Sulbar. Atau pemahaman warga di Ternate Maluku Utara, dan seterusnya.

Yang tak bisa dilupakan adalah kebiasaan-kebiasaan (untuk tidak mengatakan kultur) di birokrasi kita.  Berdasar pengalaman selama hampir tiga tahun ikut mensosialisasikan UU KIP dan peraturan turunannya ke berbagai pelosok nusantara bersama-sama dengan jajaran Kemkominfo, terlihat sekali kebiasaan kurang baik yang ada di jajaran Badan-badan Publik terutama Badan Publik negara. Pejabat setingkat kepala atau sekertaris SKPD/Satker yang diundang, sering tidak hadir dan hanya mewakilkan ke pegawai  tingkat bawah. Kalau pun ada kepala atau setingkat sekertaris yang hadir, persentasenya  sangat kecil. Persoalan yang kemudian bisa ditebak, si pegawai tingkat bawah yang hadir belum tentu diwajibkan membuat laporan. Kalau pun diwajibkan, belum tentu akan membuatnya. Dan kalau pun membuat laporan, belum tentu sesuai dengan fokus yang disampaikan para nara sumber dan dibahas di forum pertemuan.  (bagian kedua dari 3 tulisan  )


[5] Pasal 7 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008: untuk melaksanakan kewajiban …Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

[6] Waluyo Prasetyo, Strategi Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Untuk e-Gov, 12 Januari 2012. Tulisan yang diangkat dari  seminar dengan tema yang sama, diselenggarakan Program Chief Information Officer (CIO) Magister Teknologi Informasi, UGM bekerjasama dengan Kementerian Kominfo  di Yogyakarta, 29 September 2011.

//

Koalisi Protes Laporan Audit Hambalang Diberikan ke DPR

Jakarta – Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) mempertanyakan transparansi laporan hasil audit investigasi proyek Hambalang tahap 2 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Koalisi menilai penyerahan hasil audit Hambalang ke DPR merupakan tindakan keliru.

“Saat disampaikan laporan lengkap hasil audit ini ke DPR, apakah ini merupakan lembaga yang tepat. Banyak hal politis, info tersebut bisa masuk ke proses politik,” kata Mantan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Alamsyah Saragih.

Hal ini disampaikan Alamsyah dalam acara konferensi pers Koalisi Akuntabilitas Anggaran Negara (KUAK) “Menggugat Transparansi Audit Hambalang” di Bakoel Koffie, Jl Cikini Raya, Jakarta, Minggu (25/8/2013).

Alam mengatakan, dalam laporan BPK tersebut memuat sejumlah nama anggota DPR yang terindikasi memiliki andil terhadap penyimpangan proyek Hambalang.

Jika laporan itu mampir ke DPR dikhawatirkan akan ada substansi penting yang hilang sehingga tidak menjawab kebutuhan KPK dalam menuntaskan kasus Hambalang.

“Lebih baik info yang sudah masuk ke DPR itu diberitahukan ke publik. Sehingga dokumen tersebut bisa diakses publik,” ujar Alamsyah.

Menurut Alamsyah sesuai dengan pasal 14 ayat 1 UU 15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK harus melaporkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bukan malah diberikan ke DPR lebih dulu.

KUAK merupakan koalisi dari beberapa LSM seperti Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Transparansi Internasional Indonesia (TII), Indonesia Budget Center (IBC), Indonesia Law Rountable (ILR), Public Watch You Pay (PWYP).

Kemudian ada Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika), Indonesia Parliamentary Center (IPC) dan, Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro). (dikutip dari: detik.com)

 

//

Transparansi Bukan Sekadar Retorika

MENGEJUTKAN. Laporan investigatif  tahap II yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Proyek Hambalang (Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat) diduga ‘’dimanipulasi’’.   Kalau dugaan ini  benar-benar terjadi, sungguh, sesuatu yang memang pantas disebut mengejutkan,  karena jelas,  di tengah ‘’pengawalan’’ dan gencarnya sorotan rakyat  terhadap kasus ini, masih saja ada upaya-upaya  yang  mencoba mengelabui rakyat, mencoba menutup-nutupi sesuatu dari mata masyarakat luas.

Dugaan ini muncul karena – sebagaimana diungkapkan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW)  Donal Fariz — ada dua versi laporan  yang substansinya berbeda. Satu, laporan resmi yang disampaikan ke DPR  (23 Agustus 2013) yang isinya sama sekali tidak menyinggung adanya 15 anggota Komisi X DPR yang diduga terlibat dalam proses penganggaran proyek tersebut. Besar kerugian negara dalam laporan ini pun disebutkan  Rp463,67 miliar. Sementara laporan ini tak menyertakan jalannya proses penganggaran di DPR.

Satunya lagi, laporan yang dipergunakan untuk kalangan internal BPK sendiri, yang menyebutkan ada 15 anggota DPR diduga terlibat. Kerugian negara disebutkan mencapai Rp471,707 miliar. Laporan ini, kabarnya juga beredar di media massa. Bahkan media sudah melansir initial nama-nama 15 politisi Senayan itu. Menghadapi dua versi laporan ini, masyarakat luas tentu bertanya, mana dari laporan ini yang benar? Lalu, apakah mungkin ada ‘’permainan’’ antara BPK dengan  DPR karena kepentingan politik?

Dalam pandangan kita,  terlepas dari siapa yang melakukannya —  apakah pihak-pihak yang berkepentingan di Senayan atau memang ada permainan di internal BPK sendiri —  kasus ini hanya menunjukkan arti  pentingnya sebuah transparansi. Betapa tanpa transparansi, tanpa adanya keterbukaan, segala sesuatunya hanya akan memunculkan dugaan-dugaan alias  spekulasi. Betapa tanpa adanya informasi yang jelas, yang terang benderang, segala sesuatunya menjadi penuh ketidakpastian.  Tanpa transparansi, justru segala sesuatunya bisa menimbulkan kecurigaan. Tanpa transparansi, tak akan ada akuntabilitas.

Menyangkut  laporan investigasi tahap II BPK atas kasus Hambalang ini, sebenarnya sejak awal sudah diingatkan kalangan LSM yang  berhimpun di dalam  Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK). Hasil audit yang diserahkan  BPK ke Ketua DPR ini dinilai keliru karena DPR adalah lembaga politis yang bisa saja menjadikan laporan tersebut sebagai komoditas pemilu.  Pimpinan BPK dan DPR pun diingatkan, jangan bermain api dengan kasus ini.  Kita garisbawahi apa yang ditegaskan Alamsyah Saragih dari KUAK. Laporan BPK ini rawan dipolitisasi. Begitu pun, karena sudah berada di ruang publik (DPR), maka laporan ini perlu dibuka ke publik.

DPR bersama pemerintah melahirkan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian banyak  pejabat  yang bicara tentang arti tatakelola negara yang baik (good governance), yang pada hakikatnya menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara luas. Tapi seperti kata pepatah: bicara itu gampang, melaksanakannya sulit, dan untuk memahami jauh lebih sulit lagi.

Transparansi dan  akuntabilitas, bukan sekadar bahan retorika, bukan untuk dipidatokan, tapi dilaksanakan secara konsekwen. (ra)

//

Keterbukaan Informasi: Gagap, Alasan atau Dijadikan Alasan (1)

DALAM banyak kesempatan ketika mensosialisasikan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  alias UU KIP yang dikemas melalui berbagai acara, seperti  Bimtek, FGD, atau diskusi publik, sering muncul pertanyaan dari peserta:  ’’Dari penjelasan yang Bapak berikan…undang-undang ini sebenarnya sangat baik. Tujuannya jelas walau tidak mudah untuk dilaksanakan. Tapi yang pasti, saya baru kali ini mendengar adanya Undang-Undang No.14 Tahun 2008, baru  kali ini tahu ada undang-undang yang memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa  tahu apa saja tentang Badan Publik, dari tahunnya yang 2008.. .kenapa baru sekarang disosialisasikan?’’

Pertanyaan — yang sesungguhnya merupakan pernyataan — seperti ini, biasanya muncul dalam sesi tanya jawab pada forum-forum yang digelar di daerah, di ibu kota salah satu provinsi. Pesertanya, kendati yang diundang adalah Kepala atau Sekertaris SKPD/Satker, tapi yang sering hadir adalah pegawai-pegawai di bawah itu.  Yang selalu menjadi pertanyaan adalah, apakah jika sebelumnya ada instansi lain yang juga memperkenalkan dan menyosialisasikan UU No.14 Tahun 2008, atau lebih tepatnya, apakah jika ada acara sosialisasi UU KIP sebelum ini pegawai yang diutus SKPD/Satker yang hadir orangnya itu- itu juga atau sengaja disuruh yang lain dengan alasan untuk bergantian? Kelihatannya seperti itu.

Sejak awal Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) terbentuk, medio Juli 2009, pihak Kementerian Kominfo selalu menyertakan Komisioner menyosialisasikan UU KIP. Memasuki tahun kedua  nyaris hampir seluruh wilayah provinsi sudah terisi.  Yang belum tuntas barangkali sampai ke daerah tingkat II alias kabupaten/ kota. Kendati demikian, seperti sudah disingung pada tulisan di bagian depan, secara nasional tingkat kepatuhan Badan Publik negara terhadap perintah UU KIP masih rendah walau sudah memasuki tahun kedua UU KIP efektif diberlakukan, yaitu sejak 30 April 2010. Salah satu indikasinya adalah masih banyaknya Badan Publik yang belum menunjuk/ membentuk PPID.

Menghadapi kenyataan ini, pada suatu kesempatan di penghujung Mei 2011 atau genap satu tahun UU KIP efektif diberlakukan, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Freddy H.Tulung setengah berkelakar, mengingatkan, ‘’Tugas Komisi Informasi sebenarnya tidak hanya menyelesaikan sengketa informasi…dst’’

Seketika penulis menangkap arah  pembicaraan Freddy. Pejabat  yang dipundaknya paling banyak ditaruh beban untuk memasyarakatkan UU KIP ini — dalam penglihatan penulis – seperti kelelahan. Tanpa harus menunggu beliau memperpanjang kalimatnya, penulis berujar, ’’Ya… tugas-tugas sosialisasi UU KIP pun  sering kita lakukan. Secara tidak langsung, di sela-sela tugas Komisioner menjalankan tugas penyelesaian sengketa informasi. Secara langsung, melalui acara-acara yang khusus kita adakan… (seolah menjawab pernyataan peserta diskusi di awal tulisan ini,  dan menjawab kenyataan masih banyaknya Badan Publik yang belum menunjuk PPID).’’

 Gagap dan Merasa Berat

Sebenarnyalah, bukan sosialisasi yang kurang dilakukan. Terkait kenyataan masih rendahnya respon Badan Publik terhadap perintah UU No.14 tahun 2008, para pejabat terutama di daerah, sering menjadikan kurangnya sosialisasi sebagai alasan menutupi keadaan sebenarnya.

Pertama, boleh jadi, karena kebiasaan kurang baik di kalangan birokrasi daerah yang sering tidak siap mengantisipasi tuntutan atau perkembangan. Terutama terkait dengan tuntutan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.  Kedua,  boleh juga karena keengganan dalam menjalankan perintah UU KIP yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berbagai persyaratan yang oleh sementara pejabat dianggap cukup berat. Kedua keadaan ini dapat saja dirumuskan ke dalam satu sebutan, yaitu gagap. Gagap dalam mengantisipasi tuntutan perkembangan. Gagap dalam bersikap menghadapi perintah UU KIP.

Untuk yang pertama,  aparat di daerah dalam penerapan sistem informasi yang baik  sebagaimana disyaratkan UU KIP maupun dalam hal penggunaan  teknologi informasi dan komunikasi masih sangat lemah. Kelemahan ini  bahkan dapat dipantau dari jauh, dengan melihat website atau situs milik setiap badan publik di daerah.  Harus dipahami, sejak UU No.14/ 2008 efektif diberlakukan memang bukan lantas semua Badan Publik seketika  harus menyiapkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sedemikian rupa, atau memodernisir seluruh perangkat teknologi informasinya. Tidak. Karena semua kewajiban itu sebenarnya berjenjang, dalam arti semakin besar organisasinya, akan semakin rumit penyediaan informasinya. Sebaliknya juga demikian.

Tapi untuk mencapai salah satu tujuan UU KIP, yaitu: meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas (Pasal 3 huruf g),  tidaklah mungkin Badan Publik dapat melakukannya tanpa menyiapkan sistem informasi yang ditunjang perangkat teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari bentuk yang paling sederhana sekali pun, lalu m Namun dalam Namun dalam hal penggunaan teknologi informasi ini nampaknya Badan Publik terutama di daerah masih nampak serba gagap. Paling tidak tenaga handal untuk bisa utak-atik teknologi informasi itu masih sangat langka.

Di pihak lain, kelemahan birokrasi di daerah — bahkan birokrasi Indonesia secara umumnya,  adalah – belum adanya kebiasaan untuk mendokumentasikan segala kegiatan yang terjadi. Kondisi ini hanya sekadar mengingatkan ketika jajaran birokrasi pemerintahan sejak hampir satu dekade lalu  disibukkan dengan isu penerapan e-government melalui Inpres No.3  Tahun 2003,  di mana salah satu hambatannya adalah kultur mendokumentasikan berbagai aktivitas di kalangan birokrasi itu yang belum lazim dilakukan, serta langkanya SDM yang handal.[1]

Kelanjutan dari Inpres No.3 Tahun 2003 ini kini belum banyak diketahui sudah sejauh mana. Yang pasti, sebuah pengukuran yang dilakukan Waseda University  Jepang Tahun 2011 menunjukkan posisi Indonesia yang berada di urutan ke 36 dari 50 negara. Masih di bawah Thailand, Malaysia, Filipina dan hanya berada di atas Vietnam dan Brunei Darussalam.Sementara negara terbaik adalah Singapura, diikuti AS, Swedia, Korea, Finlandia dan Jepang.[2]

Harus diakui, bagi Badan Publik yang memang tidak mempersiapkan diri – termasuk tidak menyiapkan sumber daya manusianya —  mengimplementasikan UU KIP secara benar dan menyeluruh sebagaimana dicita-citakan pembuat undang-undang  bukanlah pekerjaan mudah.  Apalagi dalam hal penyediaan informasi —  di mana  sejak UU KIP efektif diberlakukan tanggal 30 April 2010 – semua Badan Publik harus sudah setiap hari mengumpulkan informasi tentang berbagai aktivitas/kinerja, kebijakan, keputusan badan publik… dlsb  untuk kemudian dipilah, disimpan, disediakan setiap saat,  dan diumumkan.

Keharusan mengumpul, memilah, menyimpan, menyediakan dan mengumumkan informasi ini,  tentu juga harus mengikuti syarat-syarat atau tata cara yang ditetapkan melalui Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sebagaimana ditetapkan melalui Pasal 8 UU KIP.[3]

Di depan para pegawai/ pejabat  Badan Publik, melalui berbagai forum, penulis sering berkelakar, bahwa keadaan Badan Publik saat ini, sekian tahun sejak UU KIP efektif diberlakukan, sama seperti seorang mahasiswa  di tempatnya kostnya di zaman dulu saat belum ada cuci kiloan seperti sekarang ini. Ketika hari Minggu tiba, si mahasiswa bukannya mencuci pakaian kotor  bekas yang dia kenakan satu dua hari sebelumnya, tapi malah pergi jalan-jalan. Keesokan harinya, Senin, pakaian tidak juga dicuci. Selasa, pakaian kotor terus numpuk dan membuat si mahasiswa semakin berat dan malas mencucinya.

Apabila tidak memaksakan diri pada hari Rabu atau Kamis, niscaya pakaian yang numpuk akan semakin menumpuk, dan kemauan untuk mencuci pun semakin tidak ada. Inilah gambaran  atau pengibaratan yang penulis berikan terkait keadaan sebagian besar Badan Publik dewasa ini yang tidak juga siap-siapnya menjalankan perintah UU KIP.

Sekian lama berlalu, bahkan setelah  lebih dari dua setengah tahun UU KIP efektif diberlakukan, kesiapan Badan Publik untuk menyediakan layanan informasi yang memadai nampaknya belum seperti yang diharapkan. Banyak Badan Publik  yang nampak masih serba gagap. Indikasinya antara lain dapat dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan KI Pusat, September 2012. [4]

Selain itu, data per September 2012 di Komisi Informasi Pusat  menunjukkan mayoritas (sekitar 70 persen)  sengketa informasi yang masuk rata-rata karena faktor pelayanan, apakah karena informasi tidak diumumkan secara berkala, permintaan informasi tak langsung mendapat jawaban, pemberian informasi seadanya alias tidak sesuai dengan permintaan pemohon, atau pemberian informasinya melewati jangka waktu yang disediakan atau terlalu lama.


[1] Inpres No.23 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, yang salah satu mukaddimahnya berbunyi: bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Baca juga tanggapan dari Eva Utami terkait kendala penerapan e-gov di jajaran pemerintahah, 28 Mei 2011, Nono  Sun – Website Pembelajaran, dikutip  21 Oktober 2012.

[2] Kompas.com, 6 Oktober 2011.

[3] Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara kegiatan pengarsipan sebagaimana diatur UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan  bukanlah persoalan yang mudah.

[4] Monev dilakukan KI Pusat, September 2012,  terhadap 98 Badan Publik tingkat pusat (kementerian/ lembaga) dab 33 provinsi. Kriteria informasi yang wajib diumumkan berkala dibagi  ke dalam 4 jenis, dengan skor tertinggi adalah 25 (menunjukkan capaian 100 %). Hasilnya, khusus di kementerian/ lembaga negara, average masing-masing adalah 17,91 (71,64 %) untuk informasi mengenai Badan Publik;  6,63 (26,52 %) untuk informasi mengenai kinerja/aktivitas Badan Publik;  3,60 (14, 40 %)  untuk informasi mengenai laporan keuangan dan 11,99  (47,96 %) untuk informasi yang wajib diumumkan berdasarkan  undang-undang lain. (Bagian pertama dari 3 tulisan)