Keterbukaan Informasi: Harus Berputar 180 Derajat (1)

TANGGAL 28 Maret 2012 atau hanya 33 hari sebelum genap dua tahun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP efektif diberlakukan (30 April 2010), Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat menyidangkan perkara sengketa informasi antara seorang pegawai negeri sipil sebagai Pemohon Informasi  dengan kementerian tempatnya bekerja sebagai Termohon Informasi. Pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon adalah menyangkut kepentingan diri si Pemohon sendiri, yaitu terkait hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan terhadap dirinya oleh Termohon serta surat rekomendasi kenaikan/ penurunan/tetapnya pelaksana (Pemohon) dalam jabatannya.

Sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 3  UUKIP alias Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,  bahwa ’’Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi  publik disertai alasan permintaan tersebut (garis tebal dari penulis)’’, Pemohon – sebut saja namanya Gito Purnomo – dalam mengajukan permintaan informasi  juga menyertakan alasan permintaan itu. Dalam surat permohonannya yang ditujukan kepada salah satu  Kepala Biro di lingkungan Sekertariat Jenderal kementerian tersebut,  Pemohon secara jelas menuliskan tujuannya untuk mendapatkan informasi, yaitu: 1.Untuk mengetahui penyebab tidak dinaikkannya jabatan dan peringkat Gito Purnomo  (lengkap dengan nomor NIPnya-pen). 2. Untuk mengetahui apakah penetapan Keputusan Sekertariat Jenderal Nomor…sekian…sekian dan tanggal anu sudah benar.

Dengan menggunakan logika biasa saja,  sebenarnya dapat diajukan sebuah pertanyaan menarik terkait kasus ini. Apakah seseorang tidak berhak mendapatkan informasi tentang dirinya sendiri, apalagi hal itu terkait hasil penilaian menyangkut kapabilitas dan pengembangan diri yang bersangkutan?

Pelajaran Berharga Badan Publik

Dalam berbagai aspek kehidupan, secara umum dapat dikatakan seseorang tentu sangat berhak terhadap informasi mengenai dirinya sendiri. Konstitusi  RI, UUD 1945 hasil amandemen, di Pasal 27 F menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak-hak ini kemudian  dipertegas lagi melalui UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 14:

  1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
  2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh,  memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Bukankah informasi yang diinginkan Gito  adalah informasi mengenai dirinya sendiri, dan karena itu sangat erat kaitannya dengan rencana pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya?

Tapi, itulah yang membuat sengketa informasi seperti ini menarik. Justru, kementerian tempat Gito  bekerja selaku Termohon, keberatan dan tidak bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon, walau jelas-jelas informasi yang diminta tersebut terkait langsung dengan kepentingan Pemohon. Kenyataan ini, tak bisa menghindarkan kita dari pertanyaan berikut: untuk mendapatkan informasi mengenai diri sendiri saja begitu sulit, lalu bagaimana jika seorang individu ingin mendapatkan informasi lain, misalnya, informasi terkait kinerja dan produk kebijakan di sebuah badan publik? Bukankah itu akan menjadi lebih sulit walau informasi publik tersebut jelas-jelas informasi terbuka dan mendapat jaminan dari UU No.14 Tahun 2008?

Sungguh, sengketa informasi antara Gito melawan kementerian tempatnya bekerja ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi Badan-Badan Publik, terutama Badan Publik Negara, agar tidak terlalu mudah untuk menyatakan sebuah informasi tidak dapat diberikan, dirahasiakan, apalagi jika hanya berdasarkan  kebijakan seorang pimpinan.

Sengketa informasi antara Gito dengan kementerian tempatnya bekerja seperti mengkonfirmasikan sikap umum Badan Publik yang begitu sulit memberikan informasi, walau Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah hampir dua tahun efektif diberlakukan. Dalam prosesnya, Pemohon pun sudah cukup bersabar mengikuti prosedur sebagaimana ditetapkan  UU No.14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi, yang menurut sementara pihak sangat bertele-tele — barangkali itu sebabnya kalangan wartawan ogah menggunakan UU ini untuk menggali informasi  —  yaitu harus melewati 10 hari kerja, ditambah 7 hari kerja sebagai masa tenggang, lalu mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengeloa Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang jawabannya wajib ditunggu selama 30 hari. Dan setelah ada jawaban, pemohon baru bisa mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi.

Gito dalam kasus ini cukup bersabar. Setelah melewati waktu total 47 hari, jawaban yang diterimanya kemudian adalah penolakan, dengan alasan yang secara tegas menyatakan informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang karena sifatnya dirahasiakan atau dikecualikan. Melalui surat bertanggal 28 Juli 2011, sebagai jawaban atas pernyataan keberatan dari Gito — pejabat yang menangani bidang komunikasi dan pelayanan informasi di kementerian tersebut mempertegas alasan penolakannya dengan mengutip Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008. Lengkapnya, pasal ini berbunyi:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik,  kecuali: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra         Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

Pejabat tersebut tegas menyebutkan: informasi yang diminta Pemohon termasuk dalam kategori surat-surat intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan.

Di dalam persidangan di depan Majelis Komisioner yang diketuai Ahmad Alamsyah Saragih dengan anggota masing-masing Henny S. Widyaningsih dan Ramly Amin Simbolon, pihak Termohon yang diwakili para PNS berusia muda mempertegas lagi penolakan instansinya memberikan informasi yang diminta Gito,  yaitu adanya Peraturan Menteri  nomor  sekian dan tahun sekian,  yang pada intinya menyatakan bahwa hasil evaluasi adalah bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh siapa pun, kecuali pejabat yang menangani kepegawaian pada unit tersebut dan pejabat penilai sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri yang disebutkan.

’’Ketentuan  mana dari Peraturan Menteri (Anda) yang menyebut informasi yang diminta Pemohon tak bisa diberikan?’’ Tanya Ketua Majelis Komisioner.

’’Pasal 16 ayat 1 ketua Majelis,’’ jawab salah seorang dari perwakilan Termohon dengan tangkas.

Perwakilan Termohon ini  seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih sangat muda. Mungkin belum begitu paham tentang apa arti sebuah informasi yang dibuka dan ditutup. Tapi sebagaimana umumnya sikap Badan Publik yang sering mengutus pegawai yang tingkatannya belum memadai atau tak setara dengan Pejabat Pengeloa Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk bersengketa, kementerian tempat Gito bekerja juga merasa  cukup mengirimkan seorang PNS yang masih sangat muda. Biasanya menghadapi kondisi seperti ini Majelis Komisioner tak bisa berbuat apa-apa, yang penting mereka membawa surat kuasa untuk bersidang. Karena, walau yang bersengketa selaku Termohon menurut Pasal 44 ayat 2 UU No.14 Tahun 2008 adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait, tapi dalam praktiknya Badan Publik sering mewakilkannya kepada pejabat atau pegawai yang bahkan tidak jarang  belum paham seluk-beluk pelayanan informasi.

Terkait informasi yang dikecualikan atau tidak boleh diakses, UU No.14 Tahun 2008 atau sering disingkat dengan sebutan UU KIP  mensyaratkan perlunya dilakukan uji konsekwensi sebelum sebuah informasi publik dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak boleh dibuka/diakses. Uji konsekwensi juga harus dilakukan PPID. Ketentuan ini secara jelas diatur Pasal 19, yaitu:

‘’Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekwensi  sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan saksama dan        penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.’’

Pasal inilah yang diingatkan Ketua Majelis ketika mulai melakukan pemeriksaan pada sidang pertama sengketa informasi antara Gito dengan kementerian tempatnya bekerja. Tapi dengan tangkas pula perwakilan Termohon menjawab, ‘’Kami merasa tidak perlu melakukan uji konsekwensi yang dimaksud Ketua.’’

Ketua majelis kembali mengingatkan bahwa uji konsekwensi itu, sesuai perintah UU KIP, merupakan kewajiban bagi Badan Publik yang akan mengecualikan sebuah informasi. ‘’Apakah Termohon sudah melakukan uji konsekwensi sebagaimana diperintahkan UU KIP?’’ Kembali  Ketua Majelis bertanya.

‘’Kami belum melakukan uji konsekwensi…’’ Jawab Termohon kemudian, sambil tak lupa mengingatkan pihaknya bersandar kepada Peraturan Menteri (pimpinan puncak instansinya). Dia menjelaskan detil peraturan dimaksud, lengkap dengan nomor dan tahunnya.

Ketika Ketua Majelis bertanya lagi, apakah Peraturan Menteri dimaksud  dimandatkan oleh peraturan perundangan yang  berada di atasnya,  dan kalau ada UU Nomor berapa tahun berapa,  pasal serta ayat berapa. Apakah mungkin Peraturan Menteri itu hanya dicantel-cantelkan saja.

Termohon lebih banyak diam dan mendengarkan, lalu menyebut juga sebuah Peraturan Menteri lainnya.

’’Kalau  Peraturan Menteri yang baru Anda sebut, itu setara dengan Peraturan Menteri yang tadi. Apa ada Kepres, Perpres atau UU atau Peraturan Pemerintah. Pada sidang berikut Termohon  harus menjelaskan itu,’’ ujar Ketua Majelis.

Karena pihak Termohon tidak bisa menjelaskan tujuan pengecualian informasi di depan persidangan, Majelis kemudian menskors sidang, dengan catatan pada sidang berikut Termohon harus membawa bukti-bukti terkait peraturan perundangan yang mereka argumenkan, serta penjelasan tertulis tentang tujuan pengecualian informasi dari Termohon. (Bagian Pertama / Ramly Amin)

Posted on July 29, 2013, in Blog. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: